PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Okki Maulana, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) serius menindaklanjuti berbagai aspirasi atau usulan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses.
Permintaan tersebut disampaikan Okki usai melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara. Menurutnya, masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus segera direspons dan direalisasikan oleh pemerintah.
Okki menjelaskan, aspirasi yang dihimpun mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, sektor pertanian, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut telah disampaikan agar menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
“Aspirasi yang kami serap cukup banyak, terutama terkait infrastruktur dasar, pertanian, dan ekonomi masyarakat. Ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya, Kamis (15/1/2025).
Ia menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah pedesaan, masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dinilai penting melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Okki juga menyoroti belum meratanya akses listrik di sejumlah desa. Menurutnya, masih ada wilayah yang belum menikmati layanan listrik secara layak, sehingga diperlukan percepatan pemerataan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) maupun perluasan jaringan PLN.
“Kebutuhan dasar masyarakat desa harus ditangani secara serius. Pemerintah harus benar-benar hadir dan merespons kebutuhan riil masyarakat,” tuturnya.
Dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, Okki menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada pelaku usaha lokal. Dukungan dapat diberikan melalui bantuan bibit ternak, alat dan mesin pertanian, serta sarana pendukung sektor perikanan.
“Kami berharap seluruh aspirasi yang dihimpun selama masa reses dapat menjadi dasar evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten sesuai kewenangan masing-masing,” tutupnya.
Penulis : Nopri
Editor : Zainal
