oleh

Wow!! Disbudpar Kalteng Miliki Ahli Cagar Budaya Tersertifikasi?

PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Di tangan dingin H Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalteng, masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kalteng, menunjukan kemampuannya dalam memanajerial instansi yang dipimpin dalam mewujudkan Kalteng Makin Berkah. Pasalnya baru-baru ini, kabar menggembirakan datang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kalteng, karena telah memiliki Ahli Cagar Budaya yang tersertifikasi atau Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

TACB tersebut, terdiri dari empat Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Sejarah Purbakala, Cagar Budaya, dan Permuseuman, Disbudpar Kalteng. Di mana dinyatakan lulus sebagai Ahli Cagar Budaya Madya dan Ahli Cagar Budaya Pratama bersama 29 orang peserta dari beberapa instansi daerah lainnya, yakni Markorius selaku Kasi Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya, Wildae D Binti selaku Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Permuseuman, Teras Ariantho selaku Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum, serta Abia selaku Pengolah Data.

Baca Juga :  Rumah Tak Penghuni Hangus Terbakar

Salah seorang TACB Kalteng Teras Ariantho, menjelaskan, setelah adanya TACB, setiap ada temuan benda-benda yang dicurigai sebagai cagar budaya, bisa segera dikaji dan diusulkan untuk ditetapkan apakah masuk dalam kriteria benda cagar budaya atau tidak. Dengan adanya keberadaan TACB, bisa memberikan harapan benda cagar budaya, agar nantinya mendapatkan perlakuan khusus dalam pengembangannya.

“TACB bertugas untuk memberi rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Dalam hal penetapan cagar budaya, TACB kabupaten dan kota mengkaji kelayakan dari hasil pendaftaran objek yang diduga cagar budaya. Pengkajian sendiri dilakukan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi dari setiap objek yang diduga cagar budaya, dan hasil kajian yang berupa rekomendasi disampaikan kepada Bupati dan Wali Kota untuk penetapan status cagar budaya,” terangnya.

Baca Juga :  Gedung Kuliah Jurusan Kehutanan UPR Terbakar

Jika Bupati dan Wali Kota belum membentuk TACB, maka TACB provinsi dapat menerima tugas untuk melakukan kajian dan membuat keputusan dalam sidang-sidangnya, guna memberikan rekomendasi kepada Bupati dan Wali Kota. TACB provinsi memberikan rekomendasi penetapan untuk situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya, yang berada di dua kabupaten dan kota atau lebih, dan TACB nasional memberikan rekomendasi untuk situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di dua provinsi atau lebih.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Kota akan menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi, dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Pusat. TACB di setiap tingkatan memberikan rekomendasi peringkat cagar budaya berdasarkan kepentingannya, apabila memenuhi sejumlah syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Sebab cagar budaya yang tidak lagi memenuhi syarat tersebut, dapat dikoreksi lagi peringkatnya berdasarkan rekomendasi TACB di setiap tingkatan.

Baca Juga :  Pemutakhiran Data Kependudukan Sangat Penting

“TACB di setiap tingkatan memberikan rekomendasi penghapusan cagar budaya apabila cagar budaya musnah, hilang, dan dalam jangka waktu enam tahun tidak ditemukan, mengalami perubahan wujud dan gaya, sehingga kehilangan keasliannya, atau di kemudian hari diketahui statusnya bukan cagar budaya. Namun sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Cagar Budaya, untuk cagar budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional, hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi TACB di tingkat Pemerintah Pusat,” tukas Teras Ariantho mengakhiri. (MMCKalteng/red2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA