oleh

Warga Tumbang Ramei Desak Bupati Kotim Cabut Izin PT BSL

SAMPIT, inikalteng.com – Warga Desa Tumbang Ramei, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menuntut agar izin usaha PT Bintang Sawit Lenggana (BSL) dicabut. Tuntutan itu ditujukan kepada Bupati Kotim Halikinnor untuk merealisasikan janjinya tersebut.

Kepala Desa (Kades) Tumbang Ramei, Natalis, mengatakan lahan yang masuk izin lokasi PT BSL sekitar 4.000 hektar yang hingga kini belum ada pembebasan lahan melalui warga desa setempat.

“Lokasi lahan itu masuk areal kebun dan permukiman masyarakat desa, dan itu sangat mengganggu masyarakat,” kata Natalis kepada inikalteng.com, Jumat (20/1/2023).

Baca Juga :  Anggota DPRD Gumas Yakin Vaksinasi Ampuh Lawan Omicron

Untuk diketahui, sebelumnya warga Desa Tumbang Ramei sangat terkejut karena tiba-tiba saja desa mereka masuk kawasan izin perkebunan kelapa sawit. Padahal di situ masih hutan murni dan tumbuh pohon yang umurnya bahkan ada mencapai ratusan tahun. Baik warga maupun Bupati Kotim tetap menginginkan areal itu dipertahankan, karena hutan di Kotim kini sudah langka, dan kawasan tersebut akan dijadikan hutan monumental.

Warga kini menagih terus apa yang sudah janjikan Bupati Kotim untuk mencabut izin PT BSL, anak perusahaan NT Corp tersebut. “Mengingat sisa hutan itu harus dipertahankan, apalagi hutan di Kotim sudah menipis. Apalagi di Kotim belakangan ini selalu terjadi banjir. Salah satu penyebabnya karena tidak ada lagi hutan sebagai resapan air,” kata Natalis.

Baca Juga :  Bupati Gumas Harap Dukungan Masyarakat Bangun Daerah

Sementara itu, anggota DPRD Kotim M Abadi ketika diminta komentarnya, menegaskan bahwa masyarakat Desa Tumbang Ramei menunggu janji Bupati Kotim untuk mencabut izin PT BSL. Pasalnya, masyarakat tidak menginginkan adanya investor sawit itu masuk di wilayah desa mereka, karena dinilai sangat mengganggu dan merusak kelestarian hutan.

Baca Juga :  Dinas Perikanan Kapuas Telah Salurkan Satu Juta Lebih Benih Ikan

“Dalam hal ini Bupati Kotim harus tegas mencabut izin perusahaan tersebut, salah satunya izin prinsip dan izin arahan lokasi yang diterbitkan oleh Pemkab Kotim. Karena penerbitan izin itu dinilai tidak prosedural lantaran lokasinya di atas lahan hutan produksi yang dianggap masyarakat sebagai hutan adat. Saya harap kepala daerah bisa mengabulkan tuntutan masyarakat Desa Tumbang Ramei tersebut,” ucap Abadi, yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotim. (ya/red1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA