oleh

Teras Minta Peran Gubernur Diperkuat Terkait Penanganan PMK

JAKARTA, inikalteng.com – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat, Senin (26/9/2022), membahas hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang telah diubah dengan UU no 41 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan serta perubahannya dalam UU no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Belum lama ini, masalah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak di Indonesia telah menimbulkan banyak persoalan. Persoalan kesehatan hewan ini memicu kerisauan akan dampaknya terhadap kesehatan manusia, kerugian bagi para peternak, hingga dampaknya terhadap kenaikan harga daging konsumsi bagi masyarakat.

Salah satu Anggota Komite II DPD RI Agustin Teras Narang menjelaskan, beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain agar pemerintah segera menerbitkan aturan turunan dari UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk peraturan menteri. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian perlu mengkaji kembali standar operasional prosedur pengendalian dan penanggulangan wabah PMK di Indonesia serta memperkuat mekanisme Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

Baca Juga :  Dewan Dukung Pemkab Kotim Usulkan Anggaran ke Pusat

Selain itu, Kementerian Pertanian juga perlu melibatkan masyarakat serta seluruh pihat terkait termasuk TNI-POLRI, Pers, Asosiasi Masyarakat dan Pelaku Usaha. Perlu juga diperhatikan proses pencegahan kasus sejenis PMK dengan pembentukan Pos Lalu Lintas Ternak di daerah, penegasan kewenangan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan, dan agar Kementerian Koordinator Perekonomian menerbitkan mekanisme serta alur proses pengadaan vaksin PMK secara cepat.

“Saya secara personal meminta agar selain pemutakhiran data kasus wabah, peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga diperkuat dalam penanganan PMK ini. Saya mendorong agar pola koordinasi antar pemerintah pusat dengan provinsi semakin diperbaiki. Hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 pasal 18, sangat jelas menyatakan bahwa otonomi seluas-luasnya dan memberi ruang pada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” kata Anggota DPD RI Pemilihan Kalimantan Tengah ini.

Baca Juga :  Teras: DPD RI Dukung Pembentukan DOB, Asal Sesuai UU

Teras pun berharap langkah pemerintah, baik di pusat, terutama di daerah-daerah dalam penanganan PMK benar-benar dapat dirasakan dan menjawab kebutuhan peternak, serta masyarakat selaku konsumen.

Terungkap dalam rapat tersebut dari data Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam Badan Nasional Penanggulangan Bencana diketahui bahwa penyakit PMK bermula pada Mei 2022 di 2 provinsi dan 5 kabupaten/kota. Terjadi perkembangan pesat pada Juni 2022 sudah ditemukan adanya PMK di 19 provinsi dan 213 kabupaten/kota.

Baca Juga :  The Minister of Defense and the Governor of Central Kalimantan Review the Location of Cassava Commodity Development in Gunung Mas Regency

Bulan Agustus 2022 provinsi yang terinfeksi sebanyak 24 provinsi di mana 5 provinsi berhasil mencatat zero case, sehingga masih ada 19 provinsi yang masih berjuang mengatasi PMK. Dari 214 kabupaten sebanyak 72 kabupaten sudah berhasil mencapai zero case.

Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah termasuk melakukan vaksinasi PMK nasional dengan distribusi sekitar 2,5 juta dosis vaksin dan terlaksana sekitar 1,2 juta. Crisis centre hingga gugus tugas dibentuk untuk mengatasi penyebaran wabah PMK ini. Kerja sama dengan TNI-POLRI dengan total posko sebanyak 177 unit juga dibentuk dan kompensasi bagi peternak lewat dukungan pemerintah daerah. (adn/red4)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA