oleh

Semua HGU di Kotim Perlu Dievaluasi

SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi, meminta kepada Kementerian Agraria, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotim dan juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim, agar mengecek ulang SK Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di wilayah Kabupaten Kotim.

“Ini penting dilakukan, karena besar dugaan banyak syarat yang tidak dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Pasal 34,” jelas Anggota Komisi II DPRD Kotim itu di Sampit, Jumat (22/1/2021).

Abadi memaparkan, ada beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5/1960 yang dapat menyebabkan HGU akan hapus. Di antaranya, jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir, dan dicabut untuk kepentingan umum. Hal lainnya karena HGU itu ditelantarkan, dan tanahnya musnah.

Baca Juga :  Tim Pemenangan Paslon Kepala Daerah Diminta Tidak Menyebar Isu Negatif

Selain itu, jelas Abadi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Guna Pakai (HGP) seperti yang diatur dalam Pasal 2, bahwa pihak yang dapat mempunyai HGU adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

“Aturan tersebut selama ini khusus di Kotim, seakan tidak berlaku. Saah satu contohnya, ketentuan dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi,” ungkap Abadi.

Baca Juga :  Di Kotim Masih Banyak Desa yang Terisolasi

Menurut Anggota Fraksi PKB ini, selama ini pemerintah seakan tutup mata dengan aturan tersebut. Bahkan sebagian besar HGU di Kotim, malah berada dalam kawasan hutan. Padahal sesuai Pasal 4 ayat 2 PP 40/1996, bahwa HGU harus dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan. “Tapi selama ini pihak perusahan perkebunan seakan kebal hukum terhadap aturan tersebut. Dari pihak Pemkab Kotim sendiri, selalu menggunakan dalil keterlanjuran agar pihak perusahaan tidak terjerat hukum, meskipun aturannya sudah sangat jelas,” kata Abadi.

Karena itu, Abadi mengingatkan kepada Pemkab Kotim, agar melakukan evaluasi kembali, dan HGU yang dikeluarkan harus merujuk kepada PP 40/1996. Sebab, HGU yang dikeluarkan di Kotim, rata-rata di bawah tahun 1996. Sehingga, aturan tersebut perlu diperjelas apakah hanya berlaku untuk masyarakat atau untuk perusahaan perkebunan besar swasta. Karena jika tidak ada kejelasan, maka bisa berdampak negatif.

Baca Juga :  Ketua Persit KCK Koorcabrem 102/Pjg Pimpin Pelatihan Keterampilan

“Saya berharap kepada penegak hukum, apabila ada sengketa lahan antara masyarakat dengan perkebunan, sebelum melakukan pengawalan ketika terjadi pemortalan, agar terlebih dahulu bisa melakukan pengecekan legalitas perusahaan perkebunan tersebut. Hal ini untuk menghindari terjadinya bentrok antara penegak hukum dan masyarakat. Jadi, perlu diluruskan dulu,” tutur Abadi. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA