PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat yang berada di bawah Kementerian Sosial membutuhkan sekitar 60 ribu guru.
“Kebutuhannya sekitar 60 ribu guru,” ujar Mu’ti usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3), terkait Sekolah Rakyat.
Menurut Mu’ti, skema perekrutan guru untuk Sekolah Rakyat masih dalam pembahasan. Ada dua kemungkinan yang dipertimbangkan, yaitu mendistribusikan guru yang sudah ada atau melakukan rekrutmen baru.
“Prosesnya masih panjang,” tambahnya.
Selain itu, Mu’ti juga mengungkapkan bahwa ada dua opsi kurikulum yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat. Pilihan pertama adalah menggunakan kurikulum internasional seperti yang diterapkan di Sekolah Unggulan Garuda, sementara opsi lainnya adalah menggunakan kurikulum nasional yang saat ini berlaku di Indonesia.
“Kalau sekolah unggulan biasanya menggunakan standar internasional seperti Sekolah Unggulan Garuda. Namun, jika menggunakan kurikulum nasional, maka akan mengikuti standar yang berlaku di Indonesia saat ini,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebutkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk setiap Sekolah Rakyat.
“Besarnya anggaran bergantung pada kebutuhan di masing-masing lokasi, tetapi rata-rata sekitar Rp100 miliar per sekolah,” kata Cak Imin.
Ia menargetkan Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, dengan jenjang pendidikan mencakup SD, SMP, dan SMA.
“Kami menargetkan setidaknya 50 sekolah siap beroperasi, dan jumlahnya bisa bertambah,” pungkasnya.
