ABU DHABI – Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengundang investor di seluruh dunia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia. Hal itu dikatakan Kepala Negara, saat menyampaikan pidato kunci pada forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW), di Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC), Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Senin (13/1/2020).
“Di Ibu Kota Negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik. Pembangunan IKN baru, harus menjadi kota dengan teknologi mutakhir. Bahkan di saat bersamaan, juga menjadi wadah bagi inovasi, kreativitas, ramah lingkungan, serta menjadi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi penduduknya,” ujar Presiden.
Sebab energi terbarukan dan teknologi yang bersih, akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Terlebih Indonesia, memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat, dan apabila digabung dengan keluarganya, maka akan ada sekitar enam sampai tujuh juta orang yang akan pindah ke IKN baru.
“Kita tidak ingin hanya membangun ibu kota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota smart metropolis. Karena populasinya, akan tiga kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” sebutnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggungjawab secara lingkungan. Di mana pembangunan IKN yang baru, akan menekankan pentingnya mengatasi masalah sosial seperti gaya hidup boros, dengan membangun kota baru yang atraktif dan ramah bagi semua kalangan, mengadopsi gaya hidup yang efisien dan rendah karbon dengan berorientasi pada transportasi publik, kota ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam.
Di sisi lain, pembangunan IKN baru juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia. Jakarta yang menjadi Ibu Kota saat ini, telah menjadi salah satu kota yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
Namun Presiden menegaskan, pembangunan yang merata di seluruh Indonesia harus dikedepankan. Apalagi di negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau ini, konsep pemerataan pembangunan sangat diperlukan. Sehingga pembangunan, bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia atau ‘Indonesia sentris’. (red)
