Pihak Swasta Diminta Ikut Tekan Pengangguran dan Kemiskinan

Rinie: Berikan Kesempatan Warga Menduduki Jabatan

SAMPIT, inikalteng.com – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dra Rinie, meminta agar semua pihak swasta yang memiliki perusahaan baik skala kecil maupun besar, bisa ikut serta dalam program pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, serta berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rinie mengakui, sektor swasta berperan sangat besar dalam menunjang suksesnya rencana menekan pengangguran dan kemiskinan di daerah.

“Besar harapan kepada semua pihak perusahaan, bisa bersama dengan pemerintah untuk menekan pengangguran dan kemiskinan di daerah ini. Salah satunya, perusahaan didorong membuka kesempatan kepada tenaga kerja lokal untuk berkarir di perusahaan,” kata Rinie di Sampit, Kamis (18/2/2021).

Menurut dia, hal itu juga bisa dikatakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal dalam bentuk mempekerjakan masyarakat di perusahaan yang bersangkutan atau dalam bentuk lainnya. Hal tersebut juga diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dan menciptakan kenyamanan investasi, serta untuk membantu masyarakat setempat meningkatkan tarif hidupnya.

“Kami (DPRD) meminta kepada perusahaan besar swasta (PBS) supaya memberdayakan atau mempekerjakan masyarakat lokal,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, selama ini PBS kebanyakan menggunakan sistem outsourching (kontrak kerja) dengan pihak ketiga. Sehingga masyarakat sekitar kesulitan masuk untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang bersangkutan. Bahkan, perusahaan selama ini kebanyakan merekrut tenaga kerja yang bukan dari masyarakat sekitar. Padahal, outsourching dianggap merugikan karyawan, karena mereka bekerja melewati pihak lain.

“Saya juga berharap supaya masyarakat lokal yang punya SDM yang mampu di bidangnya, supaya diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan di perusahaan. Jangan hanya jadi kacung di daerahnya sendiri,” tandasnya.

Hal ini diungkapkan Rinie, lantaran di Kotim banyak warga lokal yang hanya jadi buruh, dan setinggi-tingginya hanya diberi jabatan sebagai mandor. Contohnya di kebun kelapa sawit. Sementara orang yang bukan putra daerah, justru dengan mudah bisa menduduki jabatan asisten hingga manager di kebun.

“Saya sangat berharap hal-hal seperti ini bisa diperhatikan ke depannya. Supaya warga lokal yang memang mampu dan layak, bisa diberi kesempatan yang layak pula,” kata Rinie. (red)