oleh

Perusahaan Tidak Berikan THR Harus Disanksi

SAMPIT, inikalteng.com – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun, meminta agar aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas kepada pihak perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya.

Hal itu disampaikan Rimbun menanggapi adanya permasalahan pada PT Sampit Internasional, yang diduga belum memberikan THR dari laporan para karyawannya hingga sekarang. Padahal Hari Raya Idul Fitri sudah berlalu, sedangkan pembayaran THR berdasarkan ketentuan pemerintah, paling lambat dibayar tujuh hari sebelum lebaran.

Baca Juga :  PSI Kalteng Pastikan Dukung Ben-Ujang Secara Optimal

“Untuk itu, saya minta agar perusahaan diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi denda,” tegas Rimbun di Sampit, Selasa (18/5/2021).

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah harus mengingatkan perusahaan bahwa THR bukan hadiah yang diberikan sukarela, tapi merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Suka atau tidak, perusahaan sedang lapang atau sulit, THR pekerja wajib dibayar. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Baca Juga :  Jelang Puasa, PDAM Harus Pastikan Pasokan Air Lancar

“Posko THR juga harus proaktif turun langsung ke lapangan untuk jemput bola mengatasi persoalan yang muncul. Perusahaan yang belum atau sulit bayar THR, harus didatangi langsung, dievaluasi dan diingatkan untuk menunaikan kewajibannya,” ucapnya.

Baca Juga :  Open Turnamen Bola Volly Bupati CUP 2022 Resmi Ditutup

Menurut Rimbun, jika hanya menunggu laporan atau aduan pekerja, maka hasilnya tidak akan maksimal. Karena umumnya pekerja enggan dan bahkan takut melaporkan perusahaannya yang tidak membayar THR. (ya/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA