oleh

Perda Kawasan Bebas Rokok di Kotim Direvisi

SAMPIT, inikalteng.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengusulkan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Bebas Rokok di Kotim.

Anggota Bapemperda DPRD Kotim M Kurniawan Anwar mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Perundang-undangan, Perda Nomor 2 Tahun 2018 dinilai kurang efektif dan terkesan hanya sebagai lembaran kosong.

“Sehingga ada beberapa alasan yang muncul untuk dilakukannya perubahan perda tentang kawasan bebas rokok itu,” ujarnya di Sampit, Selasa (13/4/2021).

Baca Juga :  Perusahaan tak Terapkan Protokol Kesehatan Terancam Dikenai Sanksi

Di antaranya, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) untuk mengawasi, sehingga perlu adanya pengurangan perda daripada dibiarkan perda itu dilanggar. Kemudian, di tengah pandemi Covid-19 harus tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes) dan mengurangi merokok.

“Selain itu, juga adanya tempat usaha kecil yang menurun penghasilannya, maka perlu adanya pengendalian untuk pertimbangan tersebut,” jelasnya.

Baca Juga :  Penegakan Perda Plasma di Kotim Belum Maksimal

Lebih lanjut Kurniawan mengatakan alasan berikutnya adalah menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) karena sektor reklame perizinan dan bea cukai rokok menurun, serta adanya pembatasan reklame rokok. Namun di sisi lain produk rokok juga cukup berani dan menonjol dalam promosinya yakni dengan membantu kemajuan daerah terutama dalam kegiatan sosial.

“Kita juga menginginkan untuk menjaga kesehatan masyarakat terutama anak-anak dan para wanita, maka tempat merokok harus terpisah dari gedung. Selain itu, daerah juga berupaya memberikan kemudahan investor terutama untuk pemasangan reklame,” bebernya.

Baca Juga :  Bupati Barut Keluarkan Perbup Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Menurut Kurniawan, di tengah pandemi Covid-19 ini pemerintah memang perlu adanya pemasukan dari investor, namun dengan tetap memperhatikan kesehatan terutama akibat rokok. “Kami berharap revisi ini bisa disepakati dan perda ini bisa segera disahkan dan dilaksanakan,” tuturnya. (ya/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA