SAMPIT, inikalteng.com – Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim M Abadi meminta kepada pemerintah daerah setempat supaya dalam pengelolaan dana hibah harus berhati-hati, tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah hukum maupun konflik sosial di lingkungan masyarakat terutama warga asli suku Dayak yang berdomisili di Kotim.
Maka dari itu dia mengharapkan Bupati Kotim supaya lebih cermat dalam menyalurkan dana hibah baik yang berkaitan dengan pekerjaan fisik maupun nonfisik.
“Kami yang ada di lembaga dewan ini terutama Fraksi PKB berharap kepada Pemkab Kotim supaya mempertimbangkan rasa keadilan dalam memberi bantuan kepada siapa pun baik itu organisasi-organisasi keagamaan, suku bahkan organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Mengingat ini tahun politik, sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maka segala bentuk bantuan tersebut rentan disangkutpautkan dengan politik. Ini bisa merugikan diri sendiri dan khawatirnya tidak melalui prosedur dan mekanisme yang jelas sehingga rentan berdampak terhadap hukum, mengingat anggaran tesebut nilainya cukup besar,” ujar Abadi yang juga menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Kotim ini di Sampit, Rabu (7/8/2024).
Lebih lanjut dikatakan, baru-baru ini warga dihebohkan dengan kasus korupsi dana hibah di Kotim yang nilainya cukup besar. Semestinya hal itu menjadi pembelajaran buat seorang kepala daerah, jangan sampai terjadi lagi untuk kedua kalinya. Maka dari itu diharapkan agar penggunaan APBD sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan dan sudah dibahas di lembaga dewan. Pasalnya masih banyak hal-hal penting yang harus diperhatikan baik infrastruktur jalan, jembatan, listrik masuk desa dan jaringan telekomunikasi hingga ke pelosok desa, serta pendidikan, ekonomi kesehatan, dan sosial budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal.
“Saya harap APBD bisa terealisasi sesuai dengan apa yang sudah dibahas dan diprogram secara bersama, karena sudah menjadi sebuah peraturan daerah,” katanya.
Abadi juga meminta kepada semua pihak supaya bisa mengawasi pelaksanaan APBD di Kotim ini supaya tepat sasaran dan pembangunan bisa berjalan dengan baik untuk kemajuan daerah.
“Saya sebagai wakil rakyat akan memantau APBD Kotim bersama-sama masyarakat dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penegak hukum demi kepentingan daerah,” tukasnya.
Penulis : Emi
Editor : Ardi
Komentar