oleh

Penghapusan Tenaga Honor, Pemerintah Harus Punya Solusi

SAMPIT, inikalteng.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotim, Rimbun mengatakan, rencana penghapusan tenaga honor yang bakal diberlakukan pada 2023 mendatang, tentu harus benar-benar terencana dan sudah melalui kajian-kajian. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan masalah bagi daerah.

Baca Juga :  Dinkes Kotim Harus Lakukan Investigasi ke Puskesmas

“Karena itu, saya mengharapkan agar pemerintah daerah berkoordinasi ke pusat dan memberikan paparan seperti apa kondisi daerah kita bila mana tenaga honor dihapus. Misalnya, guru-guru dan tenaga kesehatan yang di pelosok desa, siapa yang akan menggantikan mereka nantinya bila penghapusan itu terjadi,” kata Rimbun di Sampit, Sabtu (24/9/2022).

Baca Juga :  Ini Susunan AKD DPRD Kotim Pasca Polemik Internal

Dia juga berharap agar pemerintah daerah sudah ada solusinya. Minimal supaya mereka yang benar-benar bekerja terutama pegawai honor yang sudah mengabdi bertahun-tahun bisa diangkat jadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Baca Juga :  Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 Jangan Bebani Masyarakat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) diharapkan membuka peluang untuk membatalkan kebijakan penghapusan honorer tersebut pada 2023. “Kepala daerah harus bisa memberikan alasan sesuai fakta kepada Menpan-RB sebagai bahan pertimbangannya,” kata Rimbun. (ya/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA