oleh

Penerapan Prokes Jangan Dijadikan Ajang Bisnis

SAMPIT, inikalteng.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Suprianto, mengingatkan kepada jajaran instansi pemerintah daerah terutama pihak yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, agar memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan teknis protokol kesehatan (prokes), khususnya hal yang bersifat pelengkap persyaratan bagi masyarakat ketika hendak bepergian keluar daerah. Ketentuan itu janganlah malah dijadikan ‘ajang bisnis’ oleh oknum-oknum tertentu.

“Kami ingatkan kembali, agar memperketat pengawasan kepada instansi maupun pihak swasta di bidang tersebut, yang mana saat ini kita ketahui ketika hendak bepergian keluar daerah, harus dan wajib melengkapi persyaratan seperti tes Swab, atau PCR. Di daerah kita sendiri, untuk harganya banyak perbedaan. s
Sehingga diduga hal ini dijadikan ajang bisnis,” ungkap Suprianto di Sampit, Senin (17/5/2021).

Baca Juga :  Target Serapan dan Realisasi APBD Kotim 2019 Tidak Tercapai

Menurut legislator PKS ini, tidak adanya kesamaan harga, bisa saja dikategorikan pihak pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang tersebut, sedang berbisnis dengan masyarakat di daerah ini. Apalagi diketahui, harga untuk satu kali swab antigen atau PCR, ada yang sebesar Rp185 ribu, Rp225 ribu, dan Rp250 ribu.

Baca Juga :  Fraksi PKB Desak Pemkab Kotim Tagih Dana Bagi Hasil

“Perbedaan harga ini sangat menonjol. Ini nantinya bisa membuat keresahan di masyarakat. Sedangkan untuk harga satu kali PCR saja ada yang Rp1,5 juta, ada juga yang Rp1,2 juta bahkan ada yang hanya Rp1 juta. Mana yang benar-benar harus dijadikan acuan. Kita berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap hal ini,” tuturnya.

Baca Juga :  Kades dan Lurah Diingatkan Jangan Permainkan Bansos dan BLT

Selain itu, Suprianto juga mengharapkan agar kinerja Satgas Covid-19 Kotim harus segera dievaluasi. Mengingat kondisi daerah Kotim saat ini memang perlu ada peningkatan sosialisasi terhadap hal-hal yang bersifat dapat merugikan masyarakat banyak ke depannya.

“Terutama dalam masalah harga tes  Swab dan lainnya, termasuk juga sistem penerapan protokol kesehatan yang sampai saat ini kami rasa belum maksimal, karena memang sosialisasinya juga belum dimaksimalkan,” jelas Suprianto. (ya/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA