oleh

Pemprov Kalteng Ikuti Raper Pencegahan Korupsi 2021-2022

PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng yang diwakili Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, mengikuti Rapat Persiapan (Raper) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022. Raper itu digelar, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang telah ditandatangani Surat Keputusan Bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022.

Rapat virtual yang diselenggarakan langsung dari Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (9/2/2021), dipaparkan salah satu Agenda Aksi dalam Stranas PK, yakni percepatan implementasi Kebijakan Satu Peta melalui penetapan luas kawasan hutan, penyediaan peta digital, integrasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

M Isro dari Stranas PK dalam paparannya, menyampaikan percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP) 2021-2022, yakni ditetapkannya kawasan hutan 100 persen di lima provinsi piloting, tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di lima provinsi, terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di empat provinsi piloting, yakni Pemprov Riau, Pemprov Kaltim, Pemprov Sulbar, dan Pemprov Papua. Kemudian terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Pemprov Kalteng, dan terintegrasinya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Rencana Tata Ruang Wilayah di lima provinsi KSP.

Baca Juga :  Disbudparpora Palangka Raya Gelar Sosialisasi Program CHSE

“Kategori tumpang tindih, antara lain tumpang tindih RTRW-P dengan RTRW-K di Non-Kawasan Hutan, tumpang tindih RTRW (RTRW-P, dan/atau RTRW-K) dengan kawasan hutan, tumpang tindih Izin atau hak atas tanah pada tatakan (RTRW dan kawasan hutan) yang sudah selaras, dan kombinasi tumpang tindih yang melibatkan Izin atau hak atas tanah pada tatakan (RTRW dan kawasan hutan) yang belum selaras. Untuk Kalteng sendiri, rekomendasi yang disampaikan ke kabupaten dan kota adalah terkait dengan kategori tumpang tindih Izin atau hak atas tanah pada tatakan (RTRW dan kawasan hutan) yang sudah selaras,” terangnya.

Baca Juga :  MUI Mura Diharapkan Berkontribusi Terbaik dalam Pembangunan

Tidak itu saja, aksi PK 2021-2022 telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama antara KPK, Bappenas, KSP, Kemenpan RB, dan Kemendagri, pada 16 Desember 2020. Aksi PK 2021-2022 dimaksud, di antaranya percepatan implementasi KSP, perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir, serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan.

Baca Juga :  Plt Gubernur Kalteng Datangi TMP Sanaman Lampang

Kemudian pemanfaatan data beneficial ownership, integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, implementasi e-payment dan e-katalog, peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemanfaatan big data kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, penguatan tata laksana dan pengawasan di kawasan pelabuhan, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan pemerintah, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana, dan penguatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH). (MMC Kalteng/red2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA