oleh

Pemkab Pulpis akan Laksanakan Rembuk Konvergensi Penanggulangan Stunting

PULANG PISAU – Pemkab Pulang Pisau (Pulpis), dalam waktu dekat dikabarkan akan melaksanakan kegiatan Rembuk Konvergensi Penanggulangan Stunting. Itu dilakukan, dalam rangka mengimplementasi delapan aksi penurunan angka stunting secara terintegrasi.

Kepala Bappedalitbang Pulpis Juman melalui Kabid Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Ekonomi, dan SDA, Hendri Arroyo kepada sejumlah wartawan, Senin (5/10/2020), membenarkan jika pihaknya akan melaksanakan kegiatan Rembuk Konvergensi Penanggulangan stunting bersama sejumlah OPD terkait.

Dijelaskannya, persiapan rembuk merupakan salah satu aksi konvergensi penanggulangan stunting di Pulpis untuk melakukan langkah strategis, baik intervensi secara spesifik maupun intervensi secara sensitif.

Baca Juga :  Plt Sekda Kalteng Buka Webinar Penyederhanaan Birokrasi Bagi ASN

Hendri Arroyo melanjutkan, dalam mengimplementasikan antara program strategis nasional dan sinergitas dengan arah pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD, serta sesuai dengan visi-misi daerah tahun 2018-2023, arah pembangunan di bidang kesehatan salah satunya adalah peningkatan pangan dan gizi masyarakat.

“Delapan aksi konvergensi ini untuk menentukan lokus Stunting tahun berikutnya. Jadi dengan itu, dapat diketahui kecamatan atau desa mana angka stuntingnya terbanyak,” tegasnya.

Baca Juga :  Pemdes Ramang dan Mahasiswa PMM UMM Bagikan Masker

Tidak itu saja, melalui kegiatan Rembuk Konvergensi Penanggulangan Stunting, Pemkab Pulpis dapat secara terorganisir dan fokus ke wilayah prioritas dalam membantu menurunkan angka Stunting, baik melalui program sanitasi, bantuan-bantuan ekonomi, pendidikan, serta bantuan di bidang kesehatan, berupa penyaluran vitamin dan lain sebagainya.

Adapun kedelapan aksi integrasi itu adalah analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Peraturan Bupati dan Wali Kota tentang Peran Desa, pembinaan KPM, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, serta review kinerja tahunan.

Baca Juga :  DPRD Kapuas Sayangkan Perusahaan Eksplorasi Migas Tak Hadiri RDP

“Intervensi secara sensitif ini, 70 persen dilakukan OPD terkait, baik Bappedalitbang, DPMD, Dinsos, Pemberdayaan Perempuan, maupun OPD lainnya. Dan untuk intervensi spesifik 30 persennya tugas Dinas Kesehatan, seperti pembagian vitamin pada ibu menyusui salah satunya,” tutup Hendri Arroyo. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BACA JUGA