oleh

Pemkab Kapuas Gencar Sosialisasi Percepatan Vaksinasi Covid-19

KUALA KAPUAS, inikalteng.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini tengah gencar melakukan upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi dan diharapkan semua pihak berperan aktif mendorong pencapaian target vaksinasi ini.

Dalam hal ini, Bupati Kapuas sudah mengeluarkan surat edaran mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kapuas, Budi Kurniawan, Kamis (10/6/2021), mengatakan, bahwa di dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tersebut, ada aturan yang menjadi perhatian, yaitu di Pasal 13A Ayat (4). Dimana apabila ada masyarakat menolak untuk divaksin dapat dikenakan sanksi, yaitu penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Baca Juga :  Warga Bangkal Pasang "Tarinting" untuk Cegah Virus Korona

Budi pun menekankan, jangan sampai sanksi ini diberikan. Bupati Kapuas dan perangkat daerah berharap masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program vaksinasi ini. Karena vaksin ini halal, aman dan fungsinya sangat besar untuk memproteksi diri dari ancaman Covid-19.

Baca Juga :  Pandemi Covid-19 Kalteng Semakin Serius

“Jangan dilihat sanksinya. Karena menurut saya, sanksi itu sebenarnya benteng terakhir saja kalau memang banyak yang menolak untuk divaksin, sehingga target yang sudah ditentukan terjadi penurunan atau tidak terpenuhi. Ini adalah program pemerintah dan harus dilaksanakan untuk masyarakat luas,” terangnya.

Lebih lanjut, Budi Kurniawan mengaku sudah mengarahkan seluruh anggota PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang ada di wilayah kecamatan dan desa. Seperti Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, tenaga sosial masyarakat dan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) untuk memfasilitasi proses vaksinasi dan bekerja sama dengan Satgas Covid setempat.

Baca Juga :  Pemkab Kapuas Dukung Penuh Pelaksanaan TMDD Reguler Ke-110

“Saya sudah perintahkan mereka pendamping program untuk menyampaikan ke semua KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk wajib vaksin. Tidak hanya kepala keluarganya, tetapi seluruh anggota keluarganya di dalam satu KPM, termasuk lansia. Saya juga sudah memasang informasi itu di agen-agen dan unit-unit Bank BRI yang bekerja sama dengan Dinas Sosial,” pungkasnya. (sri/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA