MUARA TEWEH – Pemkab Barito Utara (Barut), siap menyukseskan Pembangunan Nasional melalui Kebijakan Satu Peta (KSP). Kesiapan itu, ditunjukkan dalam gelaran Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi KSP bersama Pemprov Kalteng secara virtual.
Bertempat di Ruang Rapat Bidang Perencanaan Bapedda Litbang Barut, kegiatan tersebut dibuka langsung Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, yang diikuti seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Barut, Rabu (12/8/2020).
Setelah rapat resmi dibuka, kegiatan dilanjutkan dengan rapat internal Pemkab Barut yang dipimpin langsung Kepala Bapeddalitbang Barut Mukhlis. “Rapat Koordinasi dilaksanakan sesuai arahan strategis pemerintah untuk menyukseskan Pembangunan Nasional,” katanya.
Dijelaskannya, KSP ditetapkan melalui Peraturan Presiden Tahun 2016, yang merupakan tindak lanjut diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi VIII pada 21 Desember 2015. Hal itu, untuk menjawab permasalahan banyaknya tumpang tindih penggunaan lahan di daerah yang menghambat pertumbuhan ekonomi, karena tidak adanya kepastian lahan untuk investasi pembangunan.
“Kebijakan satu peta ini pada hakikatnya bertujuan untuk berbagi data Informasi Geospasial (IG) antar pemangku kepentingan, melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam mendukung pembangunan nasional,” sebutnya.
Menurut Mukhlis, kebijakan satu peta adalah arahan strategis dalam mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standard, satu basis data, dan satu geosportal. “Satu peta adalah peta tematik tunggal, dengan tema tertentu yang disusun wali data Informasi Geosfasial Tematik (IGT) dari Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P), yang dapat dimanfaatkan bersama (One Map for All). Proses penyusunan satu peta, mencakup kegiatan komplikasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT,” tutupnya. (red)
Komentar