oleh

Pemkab Bartim Fasilitasi Sengketa Antara Masyarakat dengan PTPN XIII

TAMIANG LAYANG, inikalteng.com ­ Pemkab Barito Timur (Bartim), memfasilitasi sengketa antara masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII. Sengketa dimaksud, yakni adanya penolakan masyarakat di enam desa, di Kecamatan Raren Batuah, atas perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIII.

Bertempat di Ruang Rapat Pemkab Bartim, Selasa (2/3/2021), dilakukan kegiatan Pemeriksaan Lapang dan Sidang Panitia B terhadap Permohonan Perpanjangan HGU PTPN XIII. Hadir dalam kegiatan itu Bupati Bartim Ampera AY Mebas, Kakanwil BPN Kalteng Elijas B Tjahajadi, Asdatun Kejati Kalteng, Sekda Bartim, Perwakilan PTPN XIII, Camat Raren Batuah, Kepala Desa, BPD, Tokoh Adat, dan perwakilan masyarakat dari 6 desa.

Baca Juga :  Pasien Positif Covid-19 di Bartim Bertambah 11 Orang

Bupati Bartim Ampera AY Mebas, mengatakan, pihaknya memfasilitasi tim Kanwil Pertanahan dan Asdatun untuk pendampingan, agar persoalan antara warga dan PTPN XIII yang terjadi bisa diselesaikan. Sehingga diharapkan melalui pertemuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang tidak saling memberatkan.

“Dengan adanya perpanjangan HGU PTPN XIII, diharapkan memberikan yang terbaik pada masyarakat dan negara. Dan pasti, kepentingan masyarakat bisa diakomodasi,” pungkas Ampera.

Baca Juga :  Usai Divaksin Covid­19, Ampera Mengaku Tidak Ada Efek Apapun

Sementara itu, Kakanwil BPN Kalteng Elijas B Tjahajadi, menuturkan, kegiatan yang dilaksanakan, yaitu Sidang Panitia B. Berdasarkan pemaparan dari Kepala Desa dan masyarakat, bahwa lahan yang berada wilayah enam desa itu pemanfaatan dan penguasaannya sudah beralih kepada masyarakat.

“HGU PTPN XIII ini berakhir di Desember 2020. Sehingga tahapan awal mekanismenya, dilakukan Sidang Panitia B. Persoalan terjadi karena masalah inti lahan, di mana telah dikuasai masyarakat bukan obyek plasma dari HGU. Kami akan menindaklanjuti perpanjangan, jika sudah clean and clear,” sebutnya.

Baca Juga :  Empat Kecamatan Berpotensi Kembangkan Pertanian

Elijas B Tjahajadi, menjelaskan, BPN sebagai lembaga pencatat administrasi pertanahan, akan meneruskan jika proses selesai meski dalam Sidang Panitia B belum ada kesimpulan. Sebab, masih ada waktu 30 hari bagi PTPN menyelesaikan persoalannya dengan masyrakat.

Untuk diketahui, perpanjangan HGU PTPN XIII mendapat penolakan dari masyarakat Desa Baruyan, Unsum Batuah, Lenggang, Malintut, dan Desa Turam Amis, Kecamatan Raren Batuah. Itu terjadi, setelah mengetahui adanya permohonan perpanjangan HGU PTPN XIII, dengan Nomor 13.00/X/210/XII/2020, tertanggal 4 Desember 2020 Kepada BPN Bartim. (ae/red2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA