oleh

Pelanggaran PT KMA Dilaporkan ke Dirjen Gakkum KLHK

SAMPIT, inikalteng.com – Karena berbagai upaya yang dilakukan selama ini tidak membuahkan hasil, akhirnya Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi, secara resmi melaporkan PT Karya Makmur Abadi ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) RI terkait dugaan perambahan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit tanpa mengantongi Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH).

“Pohon sawitnya saat ini sudah panen. Ini jelas-jelas adanya suatu pelanggaran berat yang dilakukan oleh PT KMA. Pasalnya, sejak tahun 2012 lalu pihak Kementerian terkait sudah menginstruksikan seluruh PBS supaya segera melakukan pelepasan kawasan. Tapi instruksi itu sama sekali tidak dilakukan oleh pihak PT KMA. Artinya dalam hal ini, tidak ada kata pasal keterlanjuran untuk PT KMA,” kata Abadi di Sampit, Rabu (14/4/2021).

Baca Juga :  Jalan Rusak di Sampit akan Dikerjakan Tahun Ini

Menurut dia, PT KMA diduga kuat melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak 500 meter dari tepi waduk atau danau, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 meter dari kiri kanan tepi sungai 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang, dan 130 kali selisih pasang dan pasang terendah dari tepi pantai.

Baca Juga :  Perbaikan Jalan dengan Cara Ditimbun Hanya Buang Anggaran

Kemudian, dilarang membakar hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

“Silahkan pihak Gakkum Kalteng mengecek ke lapangan. Laporannya sudah secara resmi saya sampaikan,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kotim itu.

Ditegaskannya, berbagai peraturan perundang-undangan RI hingga yang terbaru yaitu UU Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, tidak ada merubah ketentuan Pasal 50 ayat 3 UU 41 Tahun 1999 tersebut, dan tidak merubah ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 17 ayat (2). Di mana ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, dan dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Baca Juga :  Perbaikan Jalan Lingkar Selatan Kotim Dianggarkan Rp10 Miliar

“Saya berharap kepada Dirjen Gakkum KLHK untuk tidak takut menindak PT KMA. Jika memang tidak bisa menindak perusahaan tersebut, saya berharap kepada instansi terkait agar bisa disampaikan ke masyarakat, agar masyarakat tidak beranggapan bahwa PT KMA kebal hukum,” kata Abadi.

Abadi juga akan terus memantau perkembangan permasalahan ini hingga ada kejelasannya. “Saya yakin Dirjen Gakkum KLHK akan melakukan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT KMA tersebut,” tutur Abadi. (ya/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA