oleh

PBS Diingatkan Wajib Bangun Kolam Limbah Sesuai Standar Pemerintah

SAMPIT – Seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) khususnya yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan sudah mempunyai pabrik Crude Palm Oil (CPO), diingatkan kewajibannya untuk membangun kolam limbah. Berdasarkan ketentuan, kolam limbah yang dibangun itu harus sesuai dengan standar kelayakan dari pemerintah daerah setempat.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotim, Hj Darmawati menjelaskan, pentingnya pembangunan kolam limbah sesuai standar pemerintah adalah guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi kebocoran limbah hingga berakibat fatal terhadap aspek lingkungan perusahaan itu sendiri. Sebab, tidak jarang areal perusahaan berdekatan dengan permukiman masyarakat desa, hingga sangat rawan pula mencemari anak sungai di sekitar perusahaan tersebut.

Baca Juga :  APBN 2020 Fokuskan Peningkatan Kualitas SDM

“Kami dari Komisi II DPRD Kotim meminta kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) supaya meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan pabrik dan kolam limbah perusahaan, apakah sudah sesuai standar pemerintah atau belum,” ungkap Darmawati di Sampit, Kamis (28/1/2021).

Selama ini, kerap terjadi kebocoran limbah kelapa sawit dari perusahaan. Hal itu sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ada, karena proses perusakan lingkungan terus berjalan dan menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh banyak pihak. Namun solusi yang tepat belum juga ditemukan.

Baca Juga :  Perkuat Ketahanan Pangan, Kadistan Barut Temui Dandim 1013/Mtw

Kemudian, masih adanya kesenjangan antara masyarakat, industri, pemerintah dan penegak hukum, walaupun sudah ada Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai perangkat hukumnya.

“Jika pabrik dan kolam limbah dibangun sesuai standar pemerintah dan melalui uji kelayakan, pasti bisa meminimalisir terjadinya pencemaran terhadap lingkungan sekitar, dan limbah bisa dikelola dengan baik. Misalnya, sebagai bahan pupuk atau pamanfaatan lainnya,” jelas Darmawati.

Baca Juga :  Empat Kecamatan Kekurangan Guru dan Nakes

Dia juga berharap setiap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bisa lebih memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Dalam mendirikan pabrik, jangan sampai mengganggu lingkungan masyarakat desa sekitar.

“Karena jika lingkungan masyarakat terganggu, maka akan berdampak buruk bagi perusahaan itu sendiri, dan investasinya juga pasti terganggu. Yang terpenting, perhatikan dampak negatifnya terhadap masyarakat sekitar,” pinta Darmawati. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA