oleh

Pansus LKPJ DPRD Barsel Temukan Dugaan Korupsi BLT DD

BUNTOK, inikalteng.com – Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Barito Selatan (Barsel) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barsel menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di Desa Tarusan. Dugaan korupsi itu ditemukan Pansus LKPJ saat berkunjung ke wilayah Kecamatan Dusun Utara, Sabtu (1/5/2021) kemarin.

Ketua Pansus H Raden Sudarto mengungkapkan, berdasarkan hasil pertemuan antara tim Pansus LKPJ dengan masyarakat Desa Tarusan, terungkap bahwa memang dana BLT DD tersebut sudah dicairkan oleh Pemkab Barsel, namun tidak pernah disalurkan kepada yang berhak menerima.

Baca Juga :  Legislator Mura Angkat Bicara Soal Angka Pernikahan Dini

“Di sini sangat jelas, berdasarkan apa yang disampaikan masyarakat bahwa dana DD itu sudah cair dari pemerintah daerah, tapi tidak tersalurkan ke penerima BLT yang punya hak,” ungkapnya.

Ketua Pansus yang biasa disapa Haji Alex itu juga mengatakan, dampak dari tidak dicairkannya DD tersebut, membuat warga tidak menikmati air bersih, dan tidak ada penerangan listrik. “Data itu sudah akurat, kita sudah pernah bertemu sebelumnya dengan Kepala Desa Desa Tarusan,” ujarnya.

Baca Juga :  Warga Bangkal Tuding Jalan Rusak Akibat Dilintasi Truk Bertonase Tinggi

Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh awak media ini melalui Sekretaris Inspektorat Barsel, Ben Yuhadi, bahwa data hasil pemeriksaan khusus (audit) Inspektorat Barsel, menyebutkan BLT DD itu yang tidak tersalurkan kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) adalah Tahap II salur 3 dan Tahap III dengan jumlah anggaran mencapai Rp254 juta lebih. Nilai tersebut berdasarkan jumlah KPM sebanyak 212 KK dengan setiap penyaluran sebesar Rp300 ribu per KPM.

Baca Juga :  DLH akan Cek TKP Ribuan Ikan Mati Secara Misterius

Selain persoalan BLT DD tidak tersalurkan, Inspektorat Barsel juga menemukan ada potensi kerugian negara yang diakibatkan adanya SPJ fiktif dengan nilai lebih dari Rp145 juta. Hal ini ditemukan setelah ada penelusuran terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) di APBDes Tarusan Tahun Anggaran 2019.

“Bendahara desa itu mengakui telah memakai uang desa sebanyak Rp671 juta. Tetapi menurut perhitungan kami lebih dari itu, dan saat ini sedang diproses audit,” beber Ben Yuhadi.(hly/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA