oleh

Oknum Kepsek di Kecamatan MB Ketapang Diduga Lakukan Pungli

Anggota Dewan Langsung Lakukan Pengecekan

SAMPIT – Dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam dunia pendidikan, kembali terjadi. Dugaan pungli ini melibatkan seorang oknum kepala sekolah (kepsek) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Mentawa Baru MB Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Terungkapnya dugaan pungli tersebut berawal dari salah seorang warga kecamatan setempat menemui Anggota DPRD Kotim, Lumban Gaol SP, yang merupakan adalah wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) I Kotim.

Dalam pertemuan itu, warga tersebut menceritakan adanya permintaan biaya administrasi pada SD di kecamatan setempat. Nominalnya cukup besar yaitu berkisar Rp1 juta per siswa.

Menindaklanjuti laporan itu, jajaran anggota DPRD Kotim dari Komisi I dan III mendatangi sekolah tersebut untuk melakukan pengecekan secara langsung, Rabu (11/3/2020).

Baca Juga :  APH Diminta Pantau Pendistribusian Bantuan Korban Banjir

“Kami ingin menemui Kepsek ini untuk meminta detailnya biaya administrasi, yang mencapai Rp3,9 juta kepada tiga orang siswa yang sudah dipindahkan di SD tersebut. Kita ingin melihat rinciannya, karena ini juga merupakan tugas kami selaku wakil rakyat terutama Komisi I Bidang Hukum dan Komisi III,” ungkap Lumban Gaol saat dalam perjalanan menuju sekolah dimaksud.

Sesampainya di tempat tujuan, anggota DPRD Kotim, H Bunyamin dan Lumban Gaol disambut oleh BI, oknum Kepsek yang diduga melakukan pungli.

Ketika diminta penjelasannya, BI mengatakan bahwa administrasi yang dimaksudkan, sudah berdasarkan keputusan rapat antar pihak sekolah dengan wali murid melalui Komite Sekolah.

Namun anehnya, nominal biaya yang dikenakan berubah-ubah. Sehingga sempat membuat anggota Dewan merasa curiga.

Baca Juga :  Kewajiban Pembangunan Kebun Plasma Berlaku Sejak Februari 2007

“Kalau untuk penerimaan siswa baru, Rp1 juta. Tapi kalau untuk siswa pindahan atau mutasi, dikenakan Rp1.300.000,” kata BI.

Namun saat ditanya mengenai adanya pengembalian uang sebesar Rp100 ribu kepada wali murid tersebut, BI kesulitan menjelaskan. Hal ini, diduga lantaran pada data administrasi yang diperlihatkannya, tercatat nilainya mencapai Rp1 juta untuk pembayaran barang atau perlengkapan sekolah. Hal itu diwajibkan untuk dipenuhi oleh siswa.

“Warga bilang ke saya, kalau dia masih terutang Rp900 ribu, dan sudah diserahkan Rp3 juta ke rumah bapak. Kenapa bapak bilang lagi kalau totalnya Rp2,9 juta. Sedangkan di rincian ini, Rp1 juta per siswa, berarti ke mana Rp100 ribunya kalau dibayar Rp2,9 juta,” kata Lumban Gaol.

Baca Juga :  Satgas TMMD ke-110 Kodim 1011/Klk Mampu Merubah Kebiasaan Warga

Namun, lagi-lagi BI berdalih tidak ada keberatan dari orangtua siswa. Bahkan dia kembali menegaskan bahwa biaya administrasi yang tertera pada kertas itu, sudah merupakan hasil kesepakatan anggota Komite Sekolah, dan juga saat ini sudah dijadikan kebijakan di sekolah itu sendiri.

Lumban Gaol jadi semakin penasaran dan curiga kalau ada ‘permainan’ dalam hal ini. Dia merasa melihat adanya kejanggalan pada nilai biaya per item dalam rincian administrasi yang wajib dibayar siswa di sekolah negeri tersebut.

“Harganya menurut kami, sangat tidak sesuai. Kenapa uang itu dibayar di rumah Kepsek, alasannya karena dia sendiri yang mengelola atau mengerjakan proyek itu. Dia jadikan proyek nampaknya,” ungkap Legislator Partai Demokrat ini.(red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BACA JUGA