PALANGKA RAYA, inikalteng.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah telah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sebagai persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi, antara lain Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz; Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti; Kepala BPS Kota Palangka Raya, Amos Adam Residul; Kepala BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, Eddy Surahman; dan Kepala BPS Kabupaten Lamandau, Iskandar, beserta jajaran terkait dari masing-masing wilayah.
Rakorda tersebut menjadi langkah awal penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan SNLIK 2025. Sebagai regulator di sektor jasa keuangan, OJK berkomitmen untuk terus memberikan edukasi keuangan yang merata kepada masyarakat demi meningkatkan pemahaman terkait literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Primandanu Febriyan Aziz menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan di tengah berbagai fenomena yang muncul di masyarakat, seperti lipstick effect dan doom spending. Fenomena ini, menurutnya, mencerminkan kebiasaan masyarakat, khususnya generasi muda, yang cenderung mengeluarkan uang untuk membeli produk kecil dan terjangkau dalam jumlah besar secara impulsif, sehingga menguras tabungan atau dana darurat mereka.
“Saya berharap melalui Rakorda ini, sinergi dan kolaborasi antara BPS dan OJK dapat terus terjalin dengan baik. Hal ini penting untuk mengawal pelaksanaan SNLIK tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah agar berjalan lancar dan dapat menjadi bahan evaluasi efektivitas program literasi dan inklusi keuangan ke depan,” ujar Primandanu, Selasa (7/1/2025).
Sementara itu, Agnes Widiastuti menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara OJK dan BPS dalam pelaksanaan SNLIK. Ia juga menyoroti pentingnya survei ini sebagai survei pertama yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2025. Agnes optimistis bahwa metode terkini yang digunakan dalam survei ini akan menghasilkan data yang lebih akurat.
“BPS akan terus bersinergi dengan OJK untuk mengawal pelaksanaan SNLIK, mulai dari tahap persiapan, rapat koordinasi, penarikan sampel, pendataan, pemeriksaan data, hingga rapat evaluasi,” tutur Agnes.
Dalam Rakorda tersebut, peserta juga menerima pemaparan materi mengenai evaluasi pelaksanaan SNLIK 2024 serta strategi untuk menyukseskan SNLIK 2025. Pembahasan meliputi timeline pelaksanaan dan penyempurnaan instrumen survei agar hasil yang diperoleh semakin optimal.
Rakorda ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara OJK dan BPS, sehingga pelaksanaan SNLIK 2025 dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kalimantan Tengah.
penulis/editor : Adinata
Komentar