oleh

Masyarakat Jangan Tergiur Iming-iming Jadi Tenaga Honorer

SAMPIT – Sulitnya mendapatkan pekerjaan di zaman sekarang ini, apalagi di tengah pandemi Covid-19, membuat para pencari kerja berlomba-lomba melamar pekerjaan. Salah satu yang diharapkan adalah menjadi tenaga honorer. Situasi tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menipu para korbannya dengan kedok lowongan kerja.

Karena itu, Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Khozaini, mengingatkan masyarakat agar jangan sampai menjadi korban pemberi harapan palsu oleh oknum pejabat di Kotim atau oleh siapapun yang mengaku-ngaku bisa menjadikan sebagai tenaga honor di lingkungan Pemkab Kotim.

Baca Juga :  Pemkab Diminta Siapkan Media Center Informasi Corona

“Informasi yang kami terima, baru-baru ini ada ratusan lebih para tenaga honorer kontrak yang dijanjikan oleh oknum untuk diberikan SK (Surat Keputusan) oleh pejabat di Kotim,” ujar Khozaini di Sampit, Senin (25/1/2021).

Menurut Anggota Komisi I DPRD Kotim ini, pihaknya tidak menghalangi-halangi masyarakat bila memang ingin bekerja jadi tenaga honorer. Namun kashian bila nantinya mereka justru jadi korban harapan palsu. Karena dari mana anggaran untuk penggajihan tenaga honorer sebanyak itu. Sebab, honorer yang ada sekarang saja, penggajihannya belum sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Baca Juga :  Warga Palangka Raya Diimbau Tidak Membuang Sampah ke Drainase

“Beban APBD kita sudah tidak mampu memikul jika bertambah lagi. Oleh sebab itu, kami minta kepada Pemkab Kotim terutama Badan Kepegawaian Daerah supaya stop menerima tenaga honorer. Kalaupun harus melakukan penambahan, diharapkan memperhatikan keuangan daerah kita. Lagian kasihan masyarakat kalau sampai jadi korban,” tuturnya.

Selain keuangan daerah yang sudah tidak mampu, ungkap Khozaini, juga dari segi prosedur tidak sesuai aturan. Pasalnya, rata-rata yang baru masuk jadi tenaga honorer dari tahun 2019-2021 sama sekali tidak ada uraian tugasnya, dan juga tidak jelas dari mana sumber gajih. Sedangkan bila gajihnya dari APBD, jelas itu menyalahi prosedur.

Baca Juga :  BTIK Universitas Muhammadiyah Latih Operator Pengelola Website

“Kami minta Pemkab Kotim melakukan evaluasi terhadap honorer kontrak dari tahun 2019-2021. Karena selain menjadi beban keuangan daerah, juga sumber gajihnya belum jelas. Jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari,” tandas Khozaini. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA