oleh

Legislator Kotim Pertanyakan Lahan Tora yang Diajukan PT KMA

SAMPIT, inikalteng.com – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi, mempertanyakan lahan Tanah Obyek Reforman Agraria (Tora) yang diajukan oleh perusahan PT Karya Makmur Abadi (KMA). Mengingat, lahan tersebut sudah termasuk di dalam Peta Direktorat Landform Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai wilayah sebaran lokasi tanah objek reforma Agraria Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Baca Juga :  UMP Perguruan Tinggi Terbaik se-Kalteng versi Kemdikbud

“Jika posisi di lapangan berada di blok E.F.G. tepat di areal lahan cadanggan Koperasi Garuda Maju Bersama seluas 1.080 hektare. Lahan itu merupakan areal klaim masyarakat Desa Pahirangan dan Desa Tangkarobah,” ujar Abadi di Sampit, Senin (26/4/2021).

Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim ini mengungkapkan, areal tersebut berada pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Pada tahun 2015 pernah diajukan pelepasan kawasan hutan, namun tidak dapat diproses karena berbenturan dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2015 tentang Moratorium, dan juga karena PT KMA telah melakukan pembukaan lahan sebelum adanya pelepasan kawasan hutan.

Baca Juga :  DPRD Kotim Gelar RDP Sikapi Parahnya Kerusakan Jalan Dalam Kota

“Saya berharap kepada Kementerian Agraria, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Gubernur Kalteng untuk bisa mengecek lahan Tora tersebut. Karena sampai saat ini pihak PT KMA belum menyerahkan, dan pihak Pemda Kabupaten Kotim terkesan tutup mata terhadap permasalahan ini. Bahkan ada dugaan telah terjadi kongkalingkong antara Pemda dengan PT KMA terhadap lahan Tora ini. Sehingga jelas sangat merugikan pihak masyarakat setempat,” pungkas Abadi. (ya/red)

Baca Juga :  Perizinan Perusahaan Harus Diinventarisir

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA