JAKARTA, inikalteng.com – Presiden Prabowo Subianto memerlukan dana sebesar US$625 miliar atau setara Rp10.145 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.232 per dolar AS) untuk mendanai seluruh proyek infrastruktur nasional selama masa pemerintahannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebutuhan anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur selama lima tahun, yakni periode 2025 hingga 2029. Namun, ia menegaskan bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas dan bahkan tak sanggup menutupi setengah dari total kebutuhan tersebut.
Menurut Sri Mulyani, kontribusi APBN hanya mencakup US$143 miliar atau sekitar Rp2.321 triliun, yakni 23 persen dari total kebutuhan. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya bisa menyumbang US$106 miliar atau Rp1.720 triliun, setara 17 persen dari total dana yang diperlukan.
“Gabungan anggaran pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD) hanya mampu membiayai 40 persen dari total kebutuhan infrastruktur yang mencapai Rp10.145 triliun. Kita menghadapi kesenjangan pendanaan yang cukup besar,” ujar Sri Mulyani dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6).
Ia menambahkan, proyek infrastruktur skala besar ini membutuhkan partisipasi aktif dari sektor swasta serta dukungan lintas pihak. “Kita menghadapi kesenjangan infrastruktur, namun di saat yang sama ruang fiskal sangat terbatas,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo menyatakan secara terbuka ketidakpercayaannya terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, intervensi negara dalam sektor ini tidak selalu menghasilkan kinerja yang efektif.
“Saya percaya peran negara sangat penting dalam mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan pendidikan. Namun, untuk urusan pembangunan fisik, sektor swasta kerap kali lebih modern, efisien, dan tepat waktu serta dapat menghemat anggaran besar,” kata Prabowo.
Ia mengkritik mentalitas beberapa BUMN yang tidak efisien dan cenderung bergantung pada suntikan dana dari negara. “Seringkali BUMN merasa tak masalah jika bekerja lambat atau boros, karena nanti ada Menteri Keuangan yang akan memberi PMN (Penyertaan Modal Negara). Kalau kita tanya perusahaan besar internasional, apakah mereka kenal istilah PMN?” ujarnya tajam.
Presiden menegaskan penolakannya terhadap skema PMN untuk BUMN. Ia lebih memilih menyerahkan pengelolaan proyek infrastruktur kepada sektor swasta dan meminta seluruh menteri di Kabinet Merah Putih untuk memberikan kemudahan serta perlindungan terhadap investasi swasta.
“Infrastruktur kini saya buka selebar-lebarnya untuk sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, agar turut membangun infrastruktur kita,” ucap Prabowo.
“Saya mendukung penuh pembentukan pusat-pusat layanan yang memfasilitasi proyek swasta. Semua proyek itu harus dibantu, dijaga, dan diamankan agar tidak terganggu demi menyukseskan rencana besar pembangunan nasional,” tandasnya.
