oleh

Konflik Agraria di Kotim Kerap Berujung Masyarakat Masuk ke Jeruji Besi

SAMPIT, inikalteng.com – Konflik agraria antara invetor perkebunan kelapa sawit dengan warga sekitar perusahaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kerapkali berujung ke jeruji besi khususnya bagi masyarakat biasa. Kondisi itu, jangan terkesan ada pembiaran, karena dikhawatirkan bisa berdampak terjadinya konflik sosial.

“Konflik agraria di Kotim ini perlu jadi perhatian semua pihak. Pasalnya, jika dibiarkan bisa menimbulkan konflik sosial yang bakal mengganggu keamanan daerah,” ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  DPRD Kotim, M Abadi, di Sampit, Senin (17/5/2021).

Dia  berharap kepada penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan di Kotim, dalam melakukan tindakan hukum yang perkaranya berhubungan dengan perusahaan perkebunan dan masyarakat di Kotim, agar bisa menerapkan sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 11 mengenai Penyelidikan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bahwa dilakukan apabila:
a. belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti; b. pengembangan perkara; dan/atau c. belum terpenuhi alat bukti.

Baca Juga :  Kalteng Putra Siap Berlaga di Group B Liga 2

Pada Pasal 12, disebutkan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:
a. material, yang meliputi: 1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak
menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas: a) pada pelaku:
1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis.

Baca Juga :  Rektor UPR Buka Assement Lapangan Program Magister PLS PPs UPR

Menurut Abadi, meskipun Perkap Nomor 6 Tahun 2019 belum diterapkan oleh Polres Kotim, contohnya seperti dalam kasus antara Koperasi Garuda Maju Bersama (GMB) dan PT Karya Makmur Abadi (KMA), namun dirinya berharap Kejaksaan Kotim bisa menerapkan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Pasal 2 peraturan tersebut, ditegaskan bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan: a. keadilan; b. kepentingan umum; c. proporsionalitas; d. pidana sebagai jalan terakhir; dan e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Baca Juga :  AKBP Agung Pimpin Sertijab Tiga Pejabat Baru Polres Barsel

Dikatakan, konflik agraria di Kotim antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit sangat dominan masyarakat yang masuk dalam jeruji besi. Hal ini akibat ulah para investor yang tujuan utamanya ke Kotim hanya mencari keuntungan dari hasil bumi tanah Kalimantan. Jika kondisi ini terus dibiarkan oleh semua pihak, akan berdampak terhadap warga lokal yang kelaparan di tanahnya sendiri.

“Kami dari Fraksi PKB DPRD Kotim mendorong semua pihak supaya lebih profesional dalam penegakan hukum. Supaya masyarakat bisa mendapat keadilan hukum serta hak-haknya terpenuhi,” pungkas Abadi. (ya/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA