oleh

Kewajiban Pembangunan Kebun Plasma Berlaku Sejak Februari 2007

SAMPIT, inikalteng.com – Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 26 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan Permentan Nomor 98 Tahun 2013, menekankan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib memberikan minimal 20 persen dari areal Hak Guna Usaha (HGU) untuk kebun plasma atau pola kemitraan dengan masyarakat di sekitarnya, atau membangun kebun dari lahan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ketentuan itu berlaku sejak Fabruari 2007.

“Jadi, apabila ada pembangunan kebun kelapa sawit, perusahaan pemilik wajib membangun kebun masyarakat di sekitar areal lahan yang diperolehnya. Kewajiban itu merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi,” jelas Ketua Komisi II DPRD Kotim Hj Darmawati di Sampit, Kamis (29/4/2021).

Baca Juga :  Yayayan Lintas Agama Pasang Patok Batas Lahan Kuburan

Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Dalam Undang-Undang (UU) Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya, perusahaan perkebunan wajib memperhatikan faktor sosial, ekonomi dan lingkungan. Salah satunya, membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan kebun kelapa sawit yang kepemilikan lahannya oleh masyarakat. Kemudian, Peraturan Daerah (Perda) tentang Pola Kemitraan, juga bisa menjadi payung hukum.

Baca Juga :  Penyuntikan Vaksin Perdana Diprioritaskan Pada Tiga Kelompok

“Saya mengingatkan pemerintah daerah, perlu memperhatikan semua itu. Karena pemerintah daerah harus bisa mendorong dan memperhatikan perusahaan supaya memenuhi itu semua. Sehingga merekapun berinvestasi dengan aman di Kabupaten Kotim ini,” kata Darmawati.

Baca Juga :  Dewan Minta Pemkab Kotim Kembali Mengevaluasi Pembelajaran Tatap Muka

Dia juga menegaskan, bahwa pada saatnya nanti jika masa Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit tersebut habis, namun pihak perusahaan tetap tidak membangun kebun plasma, maka IUP-nya tidak perlu diperpanjang lagi.

“Sehingga Pemkab Kotim sendiri memiliki banyak peluang untuk memenuhi tuntutan pembangunan plasma. Selain mengambil 20 persen dari HGU, juga bisa membangun kebun sendiri. Kebun itulah yang nantinya akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kotim untuk mengelolanya,” ucap Darmawati. (ya/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA