oleh

Kejaksaan Tahan Mantan Kades Kandan

SAMPIT, inikalteng.com – Mantan Kepala Desa (Kades) Kandan, Kecamatan Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sampit, Rabu (23/6/2021) sore.

Penahanan pria berinisial WS itu, terkait dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara atas pelaksanaan Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kades.

Kepala Kejaksaan Negeri Sampit  Erwin Purba melalui Kasi Pidana Khusus Jhon Key menyebutkan, penahanan WS dilakukan setelah penyidik melimpahkan tahap II kasus itu kepada Penuntut Umum.

Baca Juga :  MRPTNI Sepakati Insentif WFH dan Pembelajaran Daring

Menurutnya, WS dalam kasus ini ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Oktober 2020 lalu. Namun saat itu, jaksa penyidik tidak langsung menahannya. “Setelah kita limpahkan, tersangka kita tahan mulai hari ini. Penahanan akan dititipkan di Lapas Kelas IIB Sampit,” kata Jhon didampingi Kasi Intelijen Artemas Sawong dan Jaksa Penuntut Umum Yugo Susandi.

Menurut Jhon, berdasarkan hasil audit ditemukan kerugian negara sebesar Rp828.483.988 dari keuangan di Desa Kandan untuk tahun anggaran 2015, 2016 hingga 2017. Akan tetapi, sebagian ada yang dikembalikan sehingga masih tersisa Rp798.854.167 sebagai kerugian negara dalam kasus itu.

Baca Juga :  Masyarakat Diimbau Jangan Mengonsumsi Gula Rafinasi

Saat menjabat sebagai Kades Kandan, tersangka WS mendapatkan Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa dari DD dan ADD tahun 2015 sebesar Rp1.591.272.000, tahun 2016 sebesar Rp1.559.514.000, dan pada tahun 2017 sebesar Rp1.707.007.000.

Baca Juga :  Tapal Batas Desa di Kotim Harus Segera Diperjelas

“Atas perbuatannya, tersangka dibidik dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Sub Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” papar Jhon. (ya/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA