oleh

Kebijakan Fiskal di Indonesia 2022

PADA tahun 2022, kita masih menghadapi ketidakpastian yang besar,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam pernyataan Dewan Kejaksaan tentang RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan Laporan Keuangan pada Sidang Pembukaan Rapat Paripurna DPR RI Tahun Persidangan 2021-2022 (16 Agustus). Presiden melanjutkan, di tengah ketidakpastian yang besar, masyarakat Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, momentum geopolitik yang semakin meningkat, dan pemulihan ekonomi dunia yang belum merata. Oleh karena itu, Presiden menyatakan bahwa APBN 2022 harus merespons ketidakpastian secara proaktif, tanggap, dan fleksibel, namun tetap dengan optimisme dan kehati-hatian.

Presiden juga mengatakan, sejak awal pandemi, APBN telah digunakan sebagai stimulus dengan mengatur rem dan gas anggaran, menahan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan dan mendorong keberlangsungan kehidupan usaha.

Berdasarkan strategi tersebut, pemerintah mengambil tema kebijakan fiskal tahun 2022 “Pemulihan dan Restrukturisasi Ekonomi”. Pertumbuhan sosial ekonomi tersebut akan semakin diperkuat sebagai landasan penguatan yang secara optimal mendukung pelaksanaan reformasi struktural. “Reformasi struktural sangat mendasar untuk pemulihan pasca pandemi dan percepatan pertumbuhan ekonomi, karena Indonesia tidak hanya harus tumbuh, tetapi tumbuh cepat dan berkelanjutan,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden memaparkan asumsi indikator ekonomi makro yang akan digunakan pada tahun 2022 berdasarkan kebijakan restrukturisasi dan mempertimbangkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia.

Baca Juga :  Fakultas Kedokteran UPR Persiapkan Pengajuan Akreditasi Baru

Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dipertahankan dan terus dipercepat dan diperkuat. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga menggambarkan perspektif pemulihan yang cukup kuat, ditopang oleh pertumbuhan investasi dan ekspor yang bersumber dari pelaksanaan reformasi struktural. Namun, Presiden menegaskan kembali bahwa kewaspadaan terus diperlukan, karena ketidakpastian global dan domestik dapat meningkatkan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Presiden juga memberikan perkiraan bahwa rupee diperkirakan sekitar 14 rupee.

350 per USD dan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan dampak dinamika global.

“Pada tahun 2022, pemerintah mencanangkan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif untuk membantu mempercepat pemulihan sosial ekonomi, tetapi juga berkonsolidasi untuk memulihkan APBN melalui peningkatan reformasi struktural,” ujar Presiden.

Kemudian, melanjutkan reformasi fiskal dengan memperkenalkan zero-based budgeting untuk meningkatkan belanja, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus pada prioritas dan berorientasi pada hasil serta mengantisipasi keadaan yang tidak pasti.

Defisit pemerintah secara umum meningkat menjadi 6,14% dari PDB pada tahun 2020 dan menyempit menjadi 4,65% dari PDB pada tahun 2021 (pelaksanaan sementara), yang berada di bawah target awal anggaran pemerintah untuk tahun 2021, didukung oleh penguatan pendapatan pemerintah meskipun ada panggilan dari anggaran PEN untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga :  UPR Kembali Berlakukan Pembatasan Kegiatan

Sisi positif lainnya, pemerintah bisa mulai bergerak maju dengan prioritas, terutama pembangunan ibu kota negara (IKN) yang sempat sedikit tertunda di masa lalu, karena fokus APBN lebih pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Pengembangan IKN menjadi fokus strategis nasional karena bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan nasional dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, pengembangan IKN dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di kawasan IKN dan sekitarnya, mendorong perdagangan lintas daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Pengembangan IKN dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah IKN dan sekitarnya dalam jangka menengah dan panjang, meningkatkan berbagai kegiatan ekonomi dan mengembangkan sektor ekonomi baru. Selain itu, pembangunan IKN juga menginisiasi pengembangan konsep smart and green city di beberapa tempat lain di seluruh Indonesia sebagai fase adaptasi terhadap perubahan global yang sedang terjadi melalui kesadaran baru akan konsep hijau. Pada saat yang sama, kebutuhan lain yang jauh lebih besar seperti infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, bandara, pelabuhan, perumahan sosial, universitas, dan pertokoan dibiayai melalui kemitraan dengan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta.

Baca Juga :  UPR dan LPK Multi Karya Jalin Kerja Sama Peningkatan Keterampilan Mahasiswa

Bagian APBN untuk pembiayaan IKN dilakukan secara terukur dalam koridor administrasi perpajakan yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga, dalam jangka pendek, anggaran IKN tidak akan mempengaruhi fokus pemerintah menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dewan Manajemen memastikan bahwa implementasi proyek strategis IKN berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang menuju pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Sasaran koridor pengelolaan fiskal yang sehat adalah agar anggaran pemerintah tetap mampu melaksanakan stabilisasi keuangan publik tahun 2023 secara optimal, menggerakkan keseimbangan primer ke rasio utang terhadap PDB yang positif dan dominan, serta menjaga biaya utang dalam batas yang wajar, batas bunga dan modal untuk mengendalikan toleransi utang, perbatasan untuk menciptakan cadangan fiskal yang lebih fleksibel.

Karena ini merupakan proyek strategis pemerintah, maka tidak hanya mempengaruhi pengeluaran APBN, tetapi juga harus diingat bahwa IKN berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi di seluruh wilayah IKN. Dewan akan terus memberikan bimbingan keuangan untuk proyek-proyek strategis IKN. (**)

*) Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA