oleh

Kapuas Mulai Terapkan PPKM Mikro Hingga 5 April 2021

KUALA KAPUAS, inikalteng.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas sejak Selasa, 23 Maret 2021, mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Penerapan PPKM Mikro ini akan dilakukan selama 14 hari yaitu hingga 5 April 2021 mendatang.

Hal itu berdasarkan Rapat koordinasi (Rakor) tentang PPKM Mikro yang dipimpin Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat bersama unsur Forkopimda, para camat, lurah, SOPD terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, serta undangan lainnya.

Baca Juga :  Guru Kontrak Ditemukan Tergeletak Tanpa Busana

“Sesuai kesepakatan rapat ini, dan rujukan regulasi lebih tinggi, memang pelaksanaan PPKM itu harus dilaksanakan selama kurun waktu 14 hari,” kata Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kapuas, Panahatan Sinaga seusai rapat.

Sinaga menyampaikan, semua kecamatan melaksanakan PPKM mikro, tetapi dalam pelaksanaannya lebih fokus atau diperketat progresnya PPKM tersebut ada di wilayah Kecamatan Selat.

“Karena berdasarkan data tadi bahwa Kecamatan Selat ini sudah zona merah, dibanding dengan kecamatan lain,” ucapnya.

Baca Juga :  Sambut Nataru, Dinas PUPR Bangun 16 Posko Siaga

Dari hasil rapat itu, lanjut Sinaga, ada output berupa instruksi bupati yang hasilnya sudah disepakati dan tinggal disempurnakan untuk disiapkan draftnya yang akan ditandatangani Bupati.

“PSBB dulukan skala besar, kalau PPKM Mikro ini skala mini, lebih kepada penekanan ke desa dan kelurahan. Pelaksanaannya nanti akan membatasi pergerakan masyarakat, mengatur kegiatan ekonomi antara lain rumah makan dan sejenisnya bahwa PPKM itu boleh buka, tetapi akan ada pembatasan,” sebut Panahatan Sinaga yang juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas.

Baca Juga :  Angin Kencang Tumbangkan Sejumlah Pohon Besar di Kuala Kapuas

Ia menyebutkan, untuk rumah makan dibatasi kapasitas pengunjung yang makan di tempat. Jika sudah sesuai kapasitas yang ditentukan itu penuh, maka selebihnya dibungkus atau take away dengan tetap mengatur jarak.

Sementara itu, yang menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan tersebut, Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2021 untuk pelaksanaan PPKM, dan ditindaklanjuti Gubernur Kalteng dengan mengeluarkan Instruksi Nomor 180 Tahun 2021. (sri/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA