oleh

Jelang Perpres Zakat ASN, Ini yang Dilakukan BAZNAS Kalteng

PALANGKARAYA, inikalteng.com – Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur kewajiban zakat ASN, TNI, dan Polri, harus disikapi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Terlebih bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang sejatinya akan menjadi lembaga yang diharapkan bisa diamanahi untuk mengelola.

Menjadikan BAZNAS sebagai lembaga profesional menuju euforia kemajuan zakat di Indonesia, menjadi salah satu isu sentral yang berkembang dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2021 BAZNAS, pada 4 sampai 6 April 2021. Kegiatan langsung dibuka Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

“Jika Perpres yang mengatur kewajiban zakat bagi ASN, TNI, dan Polri diberlakukan, BAZNAS sudah harus siap. Ini menyangkut kepercayaan, karena pada dasarnya zakat adalah amanah,” ujar Ketua BAZNAS Kalteng Mustain Khaitami, Kamis (8/4/2021).

Baca Juga :  Pansus DPRD Barsel Tinjau Proyek Pemerintah Daerah di Jenamas
Ketua BAZNAS Kalteng Mustain Khaitami, saat berbicara dalam Rakornas Zakat 2021, di Jakarta.

Kesiapan dimaksud tidak hanya terkait penghimpunan, tetapi juga perencanaan dan pendistribusian. “Yang tidak kalah penting, para amil di daerah juga harus siap dalam hal pelaporan. Jangan sampai karena pengelolaan tidak optimal, justru berakibat hukum kepada penyelenggara karena pelaporan yang amburadul,” ujarnya.

Rakornas Zakat 2021 di Jakarta, pada dasarnya menghasilkan 12 resolusi yang diharapkan dapat ditindaklanjuti para pemangku kepentingan. Secara internal, resolusi tersebut antara lain menyangkut penguatan kinerja BAZNAS untuk menjangkau sebanyak-banyaknya penerima manfaat, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

Baca Juga :  Bupati Barut Tinjau Sejumlah Pembangunan Infrastruktur

Selain itu, BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural juga dituntut untuk melakukan penguatan lembaga dari pusat, provinsi, sampai pada kabupaten dan kota, dalam pengelolaan zakat secara nasional dan daerah.

“Resolusi antara lain juga merumuskan penguatan kompetensi SDM yang profesional, amanah, dan modern dalam mengelola zakat dan meningkatkan kesejahteraan amilin-amilat,” timpal Khaitami.

Baca Juga :  Pemkab Seruyan Diminta Perhatikan Nelayan

Sebagai tindak lanjut dari resolusi dimaksud serta upaya penguatan kelembagaan di daerah, BAZNAS Kalteng dalam beberapa bulan mendatang berencana menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).

Selain melibatkan BAZNAS kabupaten dan kota, Rakorda juga diharapkan dapat diikuti LAZ skala provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama (kanwil Kemenag) provinsi, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) provinsi, Kemenag kabupaten dan kota, serta Kesra kabupaten dan kota sesuai wilayah masing-masing.

Insya Allah rakorda ini segera akan kami susun untuk memastikan pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dapat mematuhi prinsip Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI,” tutup Khaitami. (mi/red2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA