oleh

Insentif BPD di Kotim Dinilai Masih Minim

SAMPIT, inikalteng.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi, mendorong supaya pemerintah daerah setempat memperhatikan insentif (gajih) anggota Badan Pengawas Desa (BPD) di Kotim yang selama ini dianggap masih minim. Sehingga dari segi jumlah, insentif BPD perlu dinaikkan agar mereka bisa fokus bekerja.

“Saya menerima informasi bahwa ada oknum anggota BPD diduga bekerja di perkebunan sawit. Pemeritah daerah harus memperhatikan mereka,” ujar Abadi di Sampit, Senin (20/9/2021).

Baca Juga :  Pemkab Kotim Diminta Perhatikan Pemerataan Penempatan Tenaga Pendidik

Dia juga berharap kepada Pemkab Kotim dan Pemerintahan Desa agar melakukan pembinaan serta mencari tahu apa penyebabnya. Karena bisa saja hal itu terjadi akibat insentif anggota BPD di Kotim belum mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari  hingga terpaksa harus mencari pekerjaan lain. “Ini tentu akan berdampak pada fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintah desa jika mengacu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,” ucapnya.

Baca Juga :  Legislator Kotim Pertanyakan Lahan Tora yang Diajukan PT KMA

Sebagaimana diketahui, fungsi dan tugas BPD sesuai Peraturan Mendagri tersebut Pasal 31 dan 32, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sedangkan tugas BPD di antaranya menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Selain itu, masih banyak tugas BPD dalam upaya membantu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

Baca Juga :  35 Tenaga Kesehatan di Palangka Raya Positif Terpapar Covid-19

“Jika melihat dari tanggung jawab yang dilaksanakan anggota BPD, kami dari Fraksi PKB berharap agar Pemkab Kotim dan Pemdes menaikkan insentif anggota BPD minimal sebesar Rp2.500.000 per bulan. Ini jumlah yang wajar jika mengacu dengan tunjangan perangkat desa lainnya,” ungkap Abadi.(ya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA