oleh

Ini Tanggapan Fraksi DPRD Kotim Terkait Revisi Perda Penyertaan Modal ke Bank Kalteng

SAMPIT, inikalteng.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan sepakat agar
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Bank Pembangunan Kalteng (BPK) dilanjutkan untuk dibahas. Sedangkan Raperda Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD oleh Bupati Kotim Tahun 2020, dapat diterima.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDIP Paisal Darmansing dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Fraksi Partai Politik di DPRD Kotim terhadap dua buah raperda tersebut. Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kotim Dra Rinie didampingi Wakil Ketua H Rudianur. Sedangkan dari pihak eksekutif dipimpin oleh Wakil Bupati Kotim Irawati SPd, Selasa (22/6/2021).

“Setelah kami Fraksi PDI Perjuangan mempelajarinya, kami sepakat untuk melanjutkan Raperda Penyertaan Modal tersebut, dan LKPJ Bupati Kotim bisa diterima,” kata Paisal.

Namun, lanjutnya, penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT BPK perlu pembahasan lebih mendalam agar benar-benar kebijakan itu tepat sasaran. Terutama mengenai besaran nominal penyertaan modal itu sendiri. “Karena kita harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, apalagi di saat APBD kita terdampak kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga sampai saat ini,” kata Paisal Darmansing.

Baca Juga :  Gas Elpiji Bersubsidi Mulai Langka di Sampit, Harga Jualnya di Atas HET

Sementara, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Riskon Fabiansyah, justru mempertanyakan kenapa Perda Penyertaan Modal ke BPK yang sudah ada sejak lama ini direvisi. Padahal itu masih berlaku hingga tahun 2023 memdatang.

“Kami perlu perjelasan untuk Raperda Penyertaan Modal ini, apa alasannya harus direvisi. Sedangkan untuk LKPJ ABPD Kotim 2020, bisa kami terima,” ucap Riskon.

Menyusul Fraksi Demokrat yang disampaikan SP Lumban Gaol, menyatakan pada prinsipnya pemerintah daerah harus memperhatikan aturan penyertaan modal pada PT BPK yang diatur dalam perda, harus sinkron dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku sekarang. Sehingga tidak melanggar ketentuan POJK maupun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 78 dan 79. Berkaitan dengan LKPJ Bupati Kotim Tahun 2020, pihaknya memberikan apresiasi, mengingat Kotim sudah tujuh kali bertutut-turut mendapat penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Juga :  Kapolda Lakukan Peletakan Batu Pertama Rusun Polda Kalteng

“Kami Fraksi Demokrat sepakat revisi perda, namun diingatkan supaya lebih teliti. Jangan sampai tidak sejalan dengan aturan lainnya,” ujar Gaol.

Di bagian lain, Fraksi PKB melalui Bima Santoso, menyatakan bahwa revisi Perda Penyertaan Modal di Bank Kalteng harus memperhatikan kondisi keuangan daerah. Karena sejak adanya Covid-19 banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi tersebut, dan pembangunanpun terabaikan. “Kita setuju revisi perda, namun harus memperhatikan kondisi keuangan daerah,” pungkas Bima.

Baca Juga :  Penyaluran Bansos Harus Tepat Sasaran

Senada diungkapkan Ketua Fraksi Nasdem, Syahbana, bahwa pihaknya sepakat dengan penyertaan modal itu untuk menjaga presentase saham yang ada di Bank Kalteng. “Kita dukung untuk menghindari  dikonsolidasi atau dimerger atau digabungkan dengan bank lain atau diturunkan statusnya menjadi BPR,” kata Syahbana.

Walaupun demikian, pihaknya tetap meminta catatan dari pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan mereka di Fraksi Nasdem. Di antaranya adalah hasil perkembangan penyertaan modal kepada Bank Kalteng, rincian dividen yang diterima pemerintah daerah dalam kurun dua tahun terakhir sebelum dan sesudah pergantian kepala daerah. “Kemudian, kami juga meminta agar pelayanan kepada nasabah oleh Bank Kalteng harus dioptimalkan, agar nasabah tetap setia,” kata Syahbana. (ya/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA