oleh

Ini Sanksinya Jika Tak Bayar THR

SAMPIT, inikalteng.com – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Sutik meminta kepada seluruh perusahaan besar swasta (PBS) di Kotim untuk tidak menunda-nunda pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh karyawan atau pekerjanya. Sebab, THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan didasari undang-undang atau aturan hukum yang berlaku.

PBS supaya membayar THR. Jika tidak dibayar, maka siap-siap saja kena sanksi,” ujar Sutik di Sampit, Kamis (15/4/2021).

Baca Juga :  Jadikan HUT Kotim Momentum Memerangi Covid-19

Diingatkan, pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usahanya.

“Seperti diketahui, dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 9 menyatakan, tunjangan hari raya (THR) keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” jelas Sutik.

Baca Juga :  Pemko akan Siapkan Paket Sembako Bagi Warga Kurang Mampu

Dia juga mendorong kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mewajibkan pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik.

Baca Juga :  DPRD Kotim Serap Aspirasi Masyarakat

“Kita mengerti dengan kondisi investasi saat ini, semua sektor juga terdampak Covid-19. Namun perlu saya garisbawahi untuk pekebunan kelapa sawit dan tambang, harus membayar full sesuai ketentuannya,” ucap Sutik. (ya/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA