oleh

Ini Kriteria Penjabat Kepala Daerah, Menurut Teras

JAKARTA, inikalteng.com – Presiden RI Joko Widodo telah menegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Termasuk didalamnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dengan demikian, beberapa Gubernur, Bupati maupun Wali Kota di Indonesia yang sudah habis masa jabatan sebelum tahun 2024, tentunya akan digantikan seorang Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Berkenaan dengan hal itu, Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menyampaikan bahwa kriteria yang nanti menjabat menggantikan Kepala Daerah sudah ditetapkan sesuai aturan dalam Undang Undang, baik siapa yang menjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Baca Juga :  800 Dosis Vaksin Covid-19 Jenis Sinovac Tiba di Mura

“Kalau melihat aturan yang ada, jelas yang akan menjabat Gubernur tiada lain yang mempunyai kapasitas dan kualitas. Kalau untuk Gubernur jabatan Tinggi Madya, sedangkan jabatan Tinggi Pratama untuk Bupati dan Wali Kota,” jelas Teras saat dialog pagi di radio pemerintah, Selasa (12/4/2022).

Menurut Teras, hal pengganti Kepala Daerah disaat habis masa jabatan tidak menjadi masalah. Karena memang sudah ada aturan, terlebih ada DPRD yang mengawasi, sehingga tidak mungkin penjabat Kepala Daerah menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Baca Juga :  Teras Apresiasi Program Kampung Reforma Agraria di Kotim

“Kemudian juga manakala dia menjabat sebagai Kepala Daerah, dia bersama-sama dengan DPRD setempat untuk melakukan pembahasan terkait APBD, khususnya masalah keuangan dan lainnya,” jelas Teras.

Namun di sisi lain, diakui Gubernur Kalteng periode 2005-2015, penjabat Kepala Daerah yang telah ditunjuk harus dapat berkomunikasi secara baik dengan jajarannya, seperti kepala dinas, badan, maupun DPRD setempat, termasuk masyarakat di daerah tersebut.

Teras juga menambahkan, terkait dengan penjabat Kepala Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak jadi masalah dalam hal kebijakan. Karena pengalaman pihaknya selama menjabat Gubernur Kalteng hal tersebut sudah ditetapkan batas kewenangannya.

Baca Juga :  DWP UPR Ajak Kaum Wanita Wujudkan Kesetaraan

“Namun penjabat Kepala Daerah tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat strategis. Bisa dia melakukan itu, namun harus memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri untuk jabatan Gubernur, sedangkan untuk Bupati dan Walik Kota harus mendapat persetujuan dari Gubernur. Gubernur juga berkomunikasi dengan Kementerian, karena negara kita ini adalah negara kesatuan,” jelas Teras. (adn/red4)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA