oleh

Hok Kim Bawa Paksa Keluar Truk dan Alat Berat, Meski Masih Bersengketa dan Dijaga Polisi

Sengketa Lahan Sawit di Pelantaran Masih Berproses

SAMPIT, inikalteng.com – Persoalan sengketa lahan kebun kelapa sawit di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) antara Alpin Laurence dan Hok Kim alias Acen, terus bergulir.

Bahkan baru-baru ini, pihak Hok Kim diduga mengeluarkan satu unit alat berat dan tiga truk milik Alpin Laurence dari perkebunan, pada Sabtu (18/3/2023).

Anehnya, personel Kepolisian yang berjaga di kawasan kebun bersengketa itu, diduga melakukan pembiaran. Meskipun pihak Hok Kim yang membawa massanya masuk ke kebun untuk mengeluarkan unit alat berat tersebut.

Menanggapi kejadian itu, Kuasa Hukum Masyarakat Pelantaran, Ornela Monty, menyayangkan tindakan tersebut. Aparat Kepolisian dinilai tidak bersikap netral. Padahal telah ditegaskan bahwa tak boleh ada aktivitas di kebun tersebut selama kasus sengketanya masih dalam proses hukum.

Baca Juga :  Buntut Sengketa Lahan, Fordayak Kalteng Pasang Hinting Pali

“Justru sebelumnya masyarakat yang selama ini bekerja dan tinggal di kebun malah dilarang saat ingin mengambil barang pribadinya pasca penyerangan oleh massa Hok Kim,” kata Ornela, saat dikonfirmasi wartawan di Sampit, Selasa (21/3/2023).

Ornela menilai pihak Kepolisian masih tidak netral karena ketika masyarakat datang memberikan dukungan putusan adat justru dihadang oleh aparat. “Padahal kan sembari menunggu putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan, maka putusan adatlah yang harus dijalankan,” tegasnya.

Terkait informasi tersebut, Kasat Reskrim Polres Kotim, AKP Lajun Siado Rio Sianturi menuturkan, pihaknya dalam hal ini hanya menjaga kamtibmas antar kedua belah pihak yang bersengketa.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Harus Awasi Pelayanan

“Kami (Polres Kotim) menangani kalau ada laporan dari personel seperti terjadinya pencurian, pengrusakan dan pengancaman, seperti yang dilaporkan kedua belah pihak sebelumnya,” kata Lajun saat dikonfirmasi.

Menurutnya, mengenai persoalan harta benda terkait sengketa lahan perkebunan, ini masuk dalam ranah perdata. Tindakan itu masuk ranah Pengadilan dan Kepolisian Daerah.

“Tapi kami tetap melakukan pengawasan supaya tidak ada kericuhan atau benturan antarkelompok. Sejauh ini, tidak ada proses sidik (perdata) karena permasalahan itu sudah masuk ke Pengadilan,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Arbani, salah seorang Ketua RT di dekat kawasan yang kebun sengketa, mengaku geram dengan tindakan Hok Kim yang seolah-olah tidak menaati hukum dan juga tak menghargai kondusifitas di Desa Pelantaran.

Baca Juga :  Pj Bupati Lamandau Hadiri RUPS Luar Biasa Bank Kalteng

“Keluar masuk seenaknya, ada aparat yang berjaga, ada masyarakat Pelantaran di sekitar kawasan sengketa, dia (Hok Kim) tidak mikir kalau tindakannya itu bisa saja membuat gaduh Desa Pelantaran,” pungkas Arbani.

Diketahui, kasus yang sudah berjalan di Pengadilan ini, sudah ada vonis adat yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Sedangkan hukum hukum positif berdasarkan informasi yang dikutip dari sistem Peradilan, selama kasus yang merupakan kasus perdata maka kedua belah pihak tidak boleh mengelola maupun menjalankan aktivitas sampai ada keputusan inkrah dari Pengadilan setempat, dan pihak Kepolisian bisa mencegah atau menghalangi jika ada aktivitas di lahan yang masih bersengketa. (nl/red1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA