oleh

Hasil Reses DPRD Diharapkan Jadi Acuan Pembangunan Daerah

SAMPIT, inikalteng.com – Hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bisa menjadi acuan pembangunan daerah setempat. Mengingat, reses tersebut dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat langsung hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, dan apa saja yang harus dilakukan ke depannya.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Kotim H Hairis Salamad meminta  kepada Pemkab Kotim supaya  bersinergi dengan legislatif dalam membangun daerah, supaya lebih terarah dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak sebagaimana yang didapatakn dari reses DPRD Kotim, baru-baru ini.

Baca Juga :  Ini Hasil Reses Waket DPRD Kotim

“Hasil reses itu bisa menjadi acuan pembangunan daerah. Reses yang dilakukan oleh 40 anggota DPRD Kotim itu langsung ke sejumlah kecamatan dan desa mulai dari Dapil 1 hingga 5. Itu bukan main-main, Angota DPRD langsung menyapa warga dan menanyakan apa keinginan warga. Itu kita tampung semua dan kita sampaikan dalam paripurna nantinya,” ujar Hairis Salamad di Sampit, Selasa (21/9/2021).

Diungkapkan, reses Anggota DPRD Kotim ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Sebagian besar usulan warga lebih banyak kepada perbaikan infrastruktur jalan, desa yang belum dialiri listrik berharap mereka bisa menikmati listrik. Dalam bidang pendidikan, warga desa minta adanya guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian, adanya bantuan-bantuan dalam bidang perikanan dan pertanian.

Baca Juga :  Dinas PUPR Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Jembatan Sidorejo

Menurut dia, sebenarnya usulan warga tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Karena memang masih banyak yang belum terealisasi lantaran anggaran daerah banyak disedot untuk menangani covid-19. Namun, warga masih tetap berharap supaya pemerintah daerah bisa ‘membagi kue’ pembangunan secara merata. “Melalui reses itu mereka menyampaikan aspirasinya ke pemerintah daerah, dan kami pun siap mengawal aspirasi tersebut,” kata Hairis.

Baca Juga :  Bawaslu Diminta Pertajam Mata dan Telinga

Dia juga mengakui, masih banyak persoalan lain yang mereka tampung pada saat reses tersebut. Salah satunya masalah pola kemitraan, sengketa lahan warga dengan perusahaan, kemudian berkaitan dengan CSR yang masih belum terarah dengan baik.

“Kami berharap ini juga bisa menjadi perhatian kita semua, terutama pemerintah daerah supaya bisa menyelesaikan masalah itu secara adil,” pungkas Hairis. (ya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA