oleh

H Nuryakin Buka Rakor Bidang Organisasi dan Kepegawaian Se-Kalteng

PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Pj Sekda Kalteng H Nuryakin, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Organisasi dan Kepegawaian se-Kalteng 2022, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (17/3/2022).

Dalam arahannya, H Nuryakin, menyampaikan, menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 lalu, yang salah satunya adalah perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi menjadi hanya dua level, dan mengganti atau mengalihkan jabatan tersebut dengan Jabatan Fungsional yang berbasis pada keahlian atau keterampilan, dan kompetensi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi, telah dilaksanakaan sebagaimana amanat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan diharapkan ada peningkatan kinerja birokrasi agar lebih gesit, dinamis, dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Baca Juga :  Ketua DPRD Seruyan Hadiri Musrenbang via Telekonferensi

“Saya berharap PNS di Kalteng dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan merubah mindset yang menganggap bahwa diri kita adalah orang yang sangat berkuasa atas jabatannya, sehingga lupa pada tugas dan fungsinya, yaitu melayani masyarakat secara profesional dan berkualitas. Hal prioritas pasca penyetaraan jabatan adalah pengembangan kompetensi,” tukasnya.

Baca Juga :  Armani Penderita Tumor Perut Diperbolehkan Pulang

Lebih lanjut Nuryakin, mengatakan, pengembangan kompetensi menjadi salah satu fokus dalam menentukan kelanjutan setelah proses penyetaraan jabatan dalam dua tahun, setelah diangkat dan dilantik ke dalam Jabatan Fungsional. PNS yang disetarakan harus memenuhi persyaratan wajib, terkait mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi Jabatan Fungsional.

“Pasca pelaksanaan pelantikan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyetaraan jabatan dimaksud, masih banyak permasalahan yang timbul, terutama dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk dapat menyampaikan identifikasi permasalahan yang terjadi pada masing-masing pemerintah daerah, agar selanjutnya dibahas dan ditemukan solusi terbaik dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” pungkas H Nuryakin.

Baca Juga :  Wakil Bupati Kapuas Sambut Kapolres Baru

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Lisda Arriyana dalam laporannya, menyampaikan, pelaksanaan Rakor merupakan tindak lanjut dari pelantikan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional, dan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan pasca pelaksanaan pelantikan, serta hal-hal yang dinilai penting dan strategis dalam hal Organisasi dan Kepegawaian se-Kalteng. (ka/MMC/red2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BACA JUGA