oleh

Fraksi DPRD Katingan Sepakati Raperda Perubahan APBD

KASONGAN, inikalteng.com – Fraksi pendukung di DPRD Kabupaten Katingan menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022.

Kesepakatan tersebut dikemukakan dalam rapat paripurna melalui juru bicara fraksi PDIP, Golkar, PKB, Amanat Indonesia Raya dan Hanura – Nasdem.

Seperti yang tertuang dalam pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, yang dibacakan Gimmak Bulingan selaku juru bicara, jumat (16/9/2022) sore diruang rapat paripurna DPRD Katingan, mengatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan setuju raperda APBD perubahan ini ditetapkan.

Baca Juga :  3000 Paket Sembako Disalurkan untuk Mahasiswa

“Setelah mempelajari laporan hasil kerja gabungan komisi DPRD Katingan dengan pemerintah daerah saat pembahasan tenatang perubahan APBD, kami setuju ditetapkan menjadi perda,” ujar Gimmak Bulinga.

Kemudian dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memalui juru bicaranya Sugianto, juga menyampaikan bahwa pihaknya setuju dan mendukung bahwa rancangan APBD perubahan 2022 segera ditetapkan menjadi perda.

Baca Juga :  BKSDA Kalteng Gelar Sosialisasi Blok Pengelolaan Cagar Alam Bukit Sapat Hawung Mura

“Berdasarkan dari hasil rapat intern fraksi PKB b kami setuju dan mendukung agar rancangan APBD perubahan ini bisa segera ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku,”Ucap Sugianto saat membacakan pandangan fraksi.

Kemudian dari tiga lainya fraksi juga menyampaikan pandangan umumnya terhadap raperda APBD perubahan, dan hal senada juga disampaikan dari fraksi Nahura- Nasdem yang dibacakan oleh Essenver, kemudian fraski Golongan Karya (Golkar) dibacakan oleh Toni Yosepta, dan Fraksi Amanat Indonesia Raya dibacakan oleh Endang Susilawatie.

Baca Juga :  Pecahkan Rekor Muri, HUT Ke 20 Gumas Akan Pasang Ribuan Spanduk

Dalam penyampian pandangan fraksi tersebut, dari pemerintah daerah dihadiri oleh Sekretaris Daerah (sekda) Pransang. Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto draft Raperda tersebut terlebih dahulu disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dilakukan evaluasi.  (hs/red3)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BACA JUGA