Jakarta, inikalteng.com – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan pemerintah agar menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman di tengah kebijakan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Ia menegaskan bahwa keputusan menahan harga tidak boleh sampai menimbulkan kelangkaan di lapangan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. “Jangan sampai barangnya tidak naik, harga tidak naik, tapi barangnya tidak ada,” ujar Misbakhun dalam acara Outlook Indonesia di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4).
Misbakhun menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM harus diiringi dengan pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan operasional di lapangan, terutama oleh badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki peran dalam pelayanan publik.
Menurutnya, seluruh operator seperti Pertamina, Perum Bulog, PT Kereta Api Indonesia (KAI), hingga Perum Damri harus memastikan layanan tetap berjalan normal meskipun menghadapi tekanan biaya. “Jangan sampai pemerintah memutuskan tidak menaikkan BBM, tapi kemudian masyarakat melihat bus tidak beroperasi, kereta api tidak beroperasi, dan sebagainya,” katanya.
Ia menekankan perlunya sinkronisasi antara kebijakan makro yang ditetapkan pemerintah dengan implementasi di tingkat operasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Misbakhun juga mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi harus tetap dijaga, termasuk mengantisipasi potensi gangguan yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu keresahan publik. Ia menilai pemerintah perlu terus memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan energi dan keberlangsungan layanan publik di tengah dinamika global yang tidak pasti. -red
