oleh

Diduga Melanggar Aturan, Lahan HTR Koperasi Dipasangi “Police Line”

Dewan Minta Dugaan Pelanggarannya Diusut Tuntas

SAMPIT – Lahan konsesi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) milik Koperasi Kruing Citra Lestari (KCL) di Desa Sungai Ubar Mandiri, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dipasangi garis polisi (police line) oleh tim penyidik Polda Kalteng. Hal itu lantaran diduga adanya pelanggaran terhadap aturan dalam penggunaan lahan HTR tersebut.

“Penyidik Polda Kalteng memasang garis polisi di lahan HTR Koperasi Kruing Citra Lestari karena diduga koperasi telah melanggar aturan hukum,” kata Untung, salah seorang anggota Koperasi KCL kepada wartawan di Sampit, Kamis (27/8/2020).

Baca Juga :  Gemar Makan Ikan Cegah Cacat Pertumbuhan

Informasi yang didapat, lahan konsesi HTR milik Koperasi KCL yang dipasangi Police Line itu, berada di wilayah Desa Sungai Ubar Mandiri. Sejauh ini, pihak Polda Kalteng telah melakukan pemeriksaan kepada seluruh pengurus Koperasi KCL mulai dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta beberapa anggota koperasi secara maraton.

Pemeriksaan tersebut untuk mengungkapkan dugaan telah terjadi pelanggaran hukum dalam penggunaan lahan HTR yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Termasuk indikasi terjadinya penyelewengan dana dari pengakuan hutang anggota koperasi yang tidak jelas penggunaannya kurang lebih sebesar Rp14 miliar. Di lain pihak, juga diduga ada keterlibatan dan campur tangan oknum perusahaan tertentu yang menggunakan koperasi tersebut sebagai tameng untuk menyembunyikan kegiatan ilegal perusahaan.

Baca Juga :  Gubernur Kalteng Imbau Masyarakat Hati-hati Hadapi Musibah Banjir

“Kita tunggu hasil proses penyelidikan yang telah dilakukan Polda Kalteng. Situasi ini telah menjadi perbincangan masyarakat dan anggota koperasi. Berarti selama ini telah terjadi permasalahan yang besar, yang ditutupi oleh pihak koperasi dan perusahaan,” sebut Untung.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPRD Kotim yang membidangi pengawasan terhadap penegak hukum,  Khozaini, menyatakan sangat mendukung langkah Polda Kalteng dalam menegakkan aturan. Bilamana pengurus Koperasi KCL terbukti melanggar, maka harus diproses secara hukum.

Baca Juga :  PT Mitra Barito Group Bantu Pembukaan Jalan Baru

“Bukan hanya itu, dari informasi yang kami terima, selama ini koperasi tersebut juga belum pernah melakukan rapat anggota paska didirikannya. Hanya sekali ada rapat, dan pertanggungjawabannya pun belum jelas. Itu artinya ada dugaan penggelapan sisa hasil usaha (SHU) anggota,” ucap Khozaini.

Dalam hal ini, Khozaini juga meminta kepada anggota Koperasi KCL, agar jangan takut untuk melapor, karena semuanya perlu transparansi dan keadilan hukum.(red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BACA JUGA