oleh

Dana Bagi Hasil Pemkab Kotim Mengendap di Kas Provinsi

SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol mengkritik keras kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terkait transfer Dana Bagi Hasil (DBH). Karena dana itu hingga sekarang mengendap di Kas Provinsi Kalteng.

Menurut Gaol, dari informasi yang ia terima, sampai bulan Oktober 2020, seharusnya pembayaran DBH untuk Kotim sebesar Rp90 miliar lebih. Namun yang dibayarkan sampai bulan November 2029, masih sekitar Rp40 miliar. Hal demikian sangat mempengaruhi roda pemerintahan daerah, karena dana yang tertahan di provinsi itu. Akibatnya, Pemprov Kalteng masih terutang sekitar Rp50 miliar kepada Pemkab Kotim untuk DBH pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Baca Juga :  PBS Diminta Bayar THR Minimal H-7 Idul Fitri

“Hal ini sebenarnya sudah mengganggu keuangan daerah, terlebih saat ini Kabupaten Kotim adalah satu-satunya kabupaten yang sedang melaksanakan pilkada seperti halnya provinsi yang juga sedang melaksanakan pilkada,” ujar Gaol.

Menurut dia, dengan tertahannya hak Pemkab Kotim di Provinsi ini, berdampak buruk. Kas daerah bisa saja kosong, sehingga untuk pembayaran gaji dan tanggung jawab Pemkab Kotim bisa terabaikan. Karena itu, Pemkab Kotim harus proaktif menyurati Pemprov Kalteng supaya tidak mengganggu stabilitas roda pemerintahan daerah. Apalagi menjelang akhir tahun anggaran, tentu banyak hal yang harus dibayar oleh pemerintah daerah.

Baca Juga :  Kotim Berupaya Menuju ke Zona Hijau Penyebaran Covid-19

“Bisa saja tenaga pegawai kontrak di daerah kita ini tidak terbayarkan gajihnya oleh karena keuangan daerah yang ditahan provinsi. Padahal harusnya sudah masuk dalam rekening kas daerah,” imbuhnya.

Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, keadaan itu sendiri meeupakan gambaran sangat buruknya sistem pengelolaan keuangan di tingkat Provinsi Kalteng.

Baca Juga :  Perizinan Perusahaan Harus Diinventarisir

“Sehingga kembali kami ingatkan kepada Pemprov Kalteng, agar segera melaksanakan yang menjadi tanggung jawab propinsi untuk memenuhi hak-hak keuangan di kabupaten, khususnya yang berasal dari sumber pendapatan kabupaten,” tegas Gaol.(red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA