oleh

BPN Nyatakan Tidak ada Masalah Soal PT KMA dan Warga

SAMPIT – Menanggapi tudingan menjadi mafia tanah, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur (BPN Kotim) Jhonsen Ginting melakukan klarifikasi kepada Anggota DPRD Kotim khususnya Komisi II Fraksi PKB. Dia menegaskan, bahwa surat yang dikeluarkannya telah mengikuti prosedur yang berlaku.

“Semua perusahaan wajib memiliki plasma. Hanya saja, aturan yang mengikat khusus di BPN mulai berlaku sejak tahun 2017. Ini sesuai Permen Agraria Nomor 7 Tahun 2017, maka perusahaan yang sebelum itu, akan diwajibkan (membangun plasma) pada saat perpanjangan HGU-nya,” jelas Jhonsen Ginting di Sampit, Kamis (4/2/2021).

Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor BPN Kotim, Rizki Enzar M menyampaikan, diktum kelima dalam Surat Kepala BPN Kotim tersebut, tidak ada masalah dan semua sesuai prosedur.

Baca Juga :  Beredar Kabar Pemerintah akan Tarik Sertifikat Tanah. Ini Penjelasan Kepala BPN Kotim

“Plasma bukan hanya tugas BPN. Dari sisi BPN, upaya untuk itu sudah ada. Koperasi GMB sudah diatur dalam SK HGU-nya, sehingga sudah menjadi keharusan pelaksanaannya. Kemudian, sudah ada perjanjian damai antara koperasi dengan perusahaan tentang diktum tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Muhammad Abadi, meminta Kepala BPN Kotim untuk menarik kembali surat pernyataannya kepada PT Karya Makmur Abadi (KMA). Sebab, pernyataan itu dinilai tidak berdasar dan justru sangat merugikan masyarakat sekitar.

“Saya minta tarik kembali surat yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kotim itu, yang perihalnya mengenai permasalahan yang terjadi antara Desa Pahirangan dan PT Karya Makmur Abadi berkaitan dengan lahan plasma. Karena besar dugaan, telah terjadi mufakat mafia tanah antara Kepala BPN Kotim dengan pihak perusahaan untuk dikeluarkannya surat itu, sehingga sangat merugikan masyarakat,” kaya Abadi di Sampit, Selasa (2/2/2021).

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Bantu 10.180 Siswa SMK untuk Prakerin

Diungkapkan, surat Kepala BPN Kotim yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2021 itu menjelaskan bahwa PT KMA tidak berkewajiban membangun plasma seluas 20 persen. Alasannya, aturan mengenai kewajiban membangun plasma tersebut baru dikeluarkan pada tahun 2017, sementara SK HGU PT KMA dikeluarkan tahun 2016.

Baca Juga :  Warga Terdampak Covid-19 dan Banjir Terima Bantuan Gubernur

Menurut Abadi, BPN Kotim mengeluarkan surat dengan sengaja memainkan aturan agar melepaskan PT KMA dari kewajiban membangun lahan plasma. Padahal sangat jelas di dalam surat yang dikeluarkan Kepala BPN RI pada tanggal 26 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN di seluruh Indonesia, tentang persyaratan membangun kebun plasma untuk masyarakat di sekitar kebun. Pada point 5 huruf A, disebutkan bahwa setiap perusahan perkebunan yang mengajukan HGU wajib membangun plasma 20 persen. Surat ini dikeluarkan tahun 2012, sementara HGU PT KMA tahun 2016. Sehingga, kewajiban tersebut telah tertuang di dalam sertifikat HGU-nya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA