PALANGKA RAYA – Anggota Komisi A DPRD Palangka Raya Tantawi Jauhari meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) setempat agar netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng tahun ini.
“Seluruh abdi negara di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya harus menjaga netralitas di pilkada tahun 2020,” kata Tantawi Jauhari, di Palangka Raya, Jumat (28/2/2020).
Ia mengungkapkan, ASN merupakan sebuah profesi yang memegang pedoman pada etika, dan tidak berpihak kepada siapa di Pilgub. Sangat disayangkan apabila ASN terbukti melanggar kode etik maupun melakukan pelanggaran terkait netralitas dalam pilkada.
“Apabila ada ASN terbukti melanggar kode etik maupun melakukan pelanggaran terkait netralitas dalam pilkada, tentu harus menerima sanksi. Mulai dari sanksi ringan, baik secara terbuka maupun tertutup. Bahkan penurunan pangkat satu tingkat hingga yang terburuk adalah pemberhentian,” kata dia.
Tantawi Jauhari menyebut, bila berkaca dari tingkat pelanggaran masa lalu, maka pelanggaran kode etik ASN terkait netralitas dalam pilkada, kebanyakan berasal dari media sosial. Di antaranya berupa dukungan komentar maupun bubuhan ‘like’ pada postingan salah satu peserta pilkada.
“Ini pentingnya agar ASN bersikap netral saat pilkada. Netralitas ASN adalah implementasi dari sikap keharusan,” kata dia. (red)
