JAKARTA, inikalteng.com – Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati, di tengah ketidakpastian global akibat memanasnya perang tarif antara Amerika Serikat dan China.
Menurut Thomas, dalam jangka menengah, pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas kebijakan fiskal. Batas defisit anggaran sebesar 3% tetap dijadikan jangkar utama dalam kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas makroekonomi, meningkatkan kepercayaan pasar, dan memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
“Pemerintah akan terus mempertahankan anggaran negara yang sehat sebagai alat penting dalam menjaga stabilitas serta mendorong transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Thomas saat menyampaikan pidato kunci dalam acara The HSBC Summit 2025 pada Selasa (22/4/2025).
Hingga akhir Maret 2025, pemerintah berhasil menjaga defisit anggaran tetap rendah, yaitu sebesar 0,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 104,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan negara sebesar Rp 516,1 triliun dan belanja negara senilai Rp 620,3 triliun.
Thomas menilai angka tersebut masih sejalan dengan proyeksi fiskal tahun 2025 yang menargetkan total pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, serta defisit sebesar Rp 616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB.
Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan difokuskan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti penyediaan makanan bergizi gratis dan penguatan koperasi desa. Program ini ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Thomas optimis, dengan pengelolaan fiskal yang tetap kredibel, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan mampu mencapai target sebesar 5,2%. Selain itu, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun diperkirakan tetap berada di angka 7%, nilai tukar rupiah sekitar Rp 16.000 per dolar AS, dan inflasi terkendali pada kisaran 2,5%.
“Pemerintah terus bergerak cepat menghadapi dinamika global, termasuk lonjakan ketegangan perdagangan dan fluktuasi pasar keuangan, dengan strategi fiskal yang hati-hati dan berorientasi jangka panjang,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa meski situasi eksternal masih penuh ketidakpastian, pemerintah akan tetap fokus pada pembangunan prioritas nasional, menjaga rasio utang tetap terkendali, dan memperkuat reformasi pengelolaan keuangan negara.
