Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya dan sejumlah kota lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), belakangan ini kembali terlihat.
Meskipun pemerintah kerap menegaskan stabilitas harga, isu kelangkaan memicu panic buying yang berujung pada antrean panjang kendaraan roda dua, roda empat dan selebihnya. Bahkan di tingkat eceran memicu lonjakan harga.
Situasi ini bukan hanya masalah teknis distribusi, tetapi merupakan sinyal bahaya bagi stabilitas ekonomi dan bahkan inflasi. Ketika antrean terjadi akibat kelangkaan, sektor logistik dan transportasi pengangkut bahan pokok paling merasakan dampaknya. Keterlambatan pasokan ke pasar akibat supir harus mengantre BBM berjam-jam menyebabkan kelangkaan barang di pasar. Berdasarkan prinsip ekonomi, ketika pasokan terbatas dan permintaan tinggi, harga barang pokok pasti akan meroket. Kondisi ini langsung berkontribusi pada angka inflasi.
Antrean panjang seringkali menjadi indikator adanya pergeseran ke arah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ketika pelaku usaha beralih menggunakan BBM nonsubsidi karena sulitnya mendapatkan BBM subsidi, biaya operasional akan meningkat tajam. Ujungnya harga barang pun akan dinaikkan kepada konsumen.
Situasi diperparah dengan perilaku panic buying masyarakat akibat isu kenaikan harga atau pembatasan kuota. Perilaku ini memperparah kelangkaan di lapangan, dan mendorong spekulasi yang memicu kenaikan harga barang pokok lainnya.
Dalam kondisi ini, Pemerintah harus segera memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan pasokan tercukupi untuk menghentikan kepanikan masyarakat. Jika antrean terus berlanjut, inflasi dari sisi biaya akan semakin sulit diredam. Pada akhirnya akan menggerus daya beli masyarakat menengah ke bawah.(*)
