PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai percepatan digitalisasi layanan publik harus dibarengi kesiapan infrastruktur pendukung agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, mengatakan proses digitalisasi tidak sekadar menyediakan aplikasi, tetapi memastikan akses internet merata hingga pelosok.
“Percuma ada layanan digital kalau jaringannya tidak stabil atau tidak merata. Pemerintah harus melihat kebutuhan dasar ini terlebih dahulu,” ujarnya, Sabtu (11/10/2025).
Ia menegaskan, pemerataan infrastruktur telekomunikasi merupakan fondasi tata kelola pemerintahan modern yang menuntut layanan cepat, terbuka, dan akuntabel.
“Digitalisasi itu penting, tetapi infrastrukturnya tidak boleh tertinggal. Dua hal itu harus berjalan beriringan agar hasilnya optimal,” ucapnya.
Pipit juga meminta Pemprov Kalteng memperkuat pelatihan literasi digital bagi aparatur dan masyarakat supaya penggunaan layanan daring tidak menimbulkan kesenjangan.
“Tanpa literasi yang memadai, masyarakat bisa kesulitan memanfaatkan layanan. Pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Ia menilai percepatan digitalisasi membuka peluang besar dalam meningkatkan kepercayaan publik karena setiap proses dapat dipantau secara daring dan mengurangi potensi pelanggaran.
“Ketika semua tercatat sistem, masyarakat lebih yakin bahwa pelayanan dijalankan secara bersih dan profesional,” tuturnya.
Pipit berharap digitalisasi disiapkan secara matang agar manfaatnya tidak hanya dirasakan kota besar, tetapi sampai ke daerah terpencil.
“Harapan kami, layanan digital ini membuat masyarakat lebih mudah mengakses kebutuhan administrasi tanpa hambatan lokasi,” pungkasnya.
Penulis : Nopri
Editor : Zainal
