SAMPIT, inikalteng.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Alexius Esliter, mengecam keras tindakan refresif aparat kepolisian dalam menangani aksi massa warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan yang menuntut haknya terhadap perusahaan kelapa sawit PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP), baru-baru ini.
Karena itu, Alexius meminta kepada Kapolda Kalteng untuk segera menarik pasukannya dari areal PT HMBP karena dikhawatirkan bisa memicu terjadinya konflik susulan.
“Saya minta dengan hormat kepada Kapolda Kalteng untuk undur diri dari areal PT HMBP, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Seruyan untuk melakukan mediasi kembali dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Desa Bangkal yang saat ini menuntut haknya kepada PT HMBP,” ujar Alexius sat dihubungi dari Sampit, Senin (9/10/2023).
Dia juga sangat prihatin atas peristiwa bentroknya warga Desa Bangkal dan aparat penegak hukum sehingga satu di antara warga tewas tertembak di TKP dan dua orang lainnya mengalami luka berat.
“Saya di sini bukan melihat dari persoalan mereka yang melakukan panen massal, namun perlu kita pelajari ada sebab dan akibat kenapa masyarakat bisa melakukan hal itu dan ini murni pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh oknum aparat tersebut. Sehingga wajib untuk diproses hukum karena sudah membunuh manusia yang pada saat itu melakukan aksi demonya,” ungkap Alexius di Palangka Raya, Senin (9/10/2023).
Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan Kalteng ini menegaskan, kasus ini harus diselesaikan secara adil supaya masyarakat mendapatkan keadilan dan pihak perusahaan juga diminta untuk patuh dan tunduk terhadap aturan.
“Mengingat beberapa waktu lalu Gubernur Kalteng Sugianto Sabran secara tegas menyatakan akan menindak perusahaan sawit yang tidak melakukan pola kemitraan kepada masyarakat sekitar,” kata Alexius.
Penulis : Sumi
Editor : Zainal
Komentar